Reformasi Birokrasi Tersendat, Presiden Prabowo Perlu Turun Tangan Langsung

Liputan6.com, Jakarta - Seluruh elemen bangsa hendaknya mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan mengedepankan kesejahteraan rakyat. 

"Sementara jajaran pemerintah di semua level mestinya bisa menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden Prabowo, yaitu berkerja keras untuk menuju Indonesia Emas,"  kata eks relawan Jokowi, Jay Octa, di Jakarta, Minggu 15 Desember 2024.

Jay mengutarakan hal itu untuk merespon beberapa keganjilan di sejumlah kementerian dan lembaga negara yang bisa menghambat laju pembangunan.

Dia mengambil contoh pejabat  publik yang kinerjanya buruk. "Harus kita akui banyak pejabat yang mentalnya kurang baik. Ada juga yang berkarir karena kedekatan dengan atasan, tidak profesional, " ujarnya.

Menurut dia, ada pejabat di beberapa kementerian sudah lebih dari lima tahun menempati posisinya, belum juga diganti.

Selain itu juga ada dugaan pejabat yang tak mau menindaklanjuti temuan penyimpangan anggaran oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ini yang membuat kita tidak maju-maju. Kabinet baru, menteri berganti,  pelayanan publik tidak berubah. Menyedihkan, " tambah Jay 

Bagi Jay,  apa yang sedang terjadi mencerminkan bahwa reformasi birokrasi belum sepenuhnya berjalan. Persoalan sudah sangat akut, menurut Jay, pembenahan mau tak mau harus segera dilakukan.

"Presiden Prabowo harus melihat betul proses rektutmen dan bidding di semua lembaga dan kementerian, tanpa terkecuali. Ada pejabat yang nggak ganti ganti, walau menterinya sudah ganti tiga kali. Tidak ada regenerasi, "ujarnya.

Jay mengingatkan, reformasi birokrasi adalah salah satu dari lima prioritas program kerja Presiden Jokowi 2019 - 2024. Targetnya, antara lain birokrasi yang cepat dalam melayani dan memberi izin, tidak terjebak dalam zona nyaman, serta adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

"Tapi itu semua belum tercapai sampai pemerintahan Jokowi berakhir, dan menjadi isu krusial sampai saat ini," katanya