Pengamat Sebut Butuh Komitmen Kuat Presiden Prabowo Usut Kasus Terorganisir Mafia Migas di Pertamina

Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada akhirnya dimintai keterangan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan Mega Korupsi Pertamina. Dari pemeriksaan tersebut tidak banyak informasi relevan disampaikan Ahok. Bahkan ia mengatakan penyidik Kejagung memiliki data lebih lengkap dibanding data miliknya.

oleh Yanuar H Diperbarui 20 Mar 2025, 01:00 WIB
Diterbitkan 20 Mar 2025, 01:00 WIB
Kasus Mafia Migas, KPK Periksa Mantan Dirut Petral
Mantan Dirut Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto (kiri) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Bambang diperiksa sebagai tersangka kasus suap mafia migas perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES). (merdeka.com/Dwi Narwoko)... Selengkapnya

Liputan6.com, Yogyakarta - Beberapa waktu terakhir kasus dugaan Mega Korupsi Pertamina yang merugikan uang negara mencapai hampir Rp. 1.000 triliun menjadi perbincangan masyarakat karena melibatkan jaringan terorganisir mafia migas yang melibatkan elit pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha dan para pembantunya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi menganalisis semenjak beredarnya rekaman di media sosial soal korupsi itu hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkan soal itu.

“Jaringan terorganisirnya ini serupa dengan mafia migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh Almarhum Faisal Basri, mengendus perampokan uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral”, ujar Dosen Sekolah Vokasi UGM di Kampus UGM, Jumat 14 Maret 2025

Fahmi mengaku menyayangkan kelanjutan hasil endusan Tim Anti Mafia Migas saat itu karena tidak memiliki kewenangan penyidikan dan hanya melaporkan temuan kepada KPK. Saat penyerahan hasil temuan itu, dalam diskusinya KPK mengaku memiliki informasi serupa namun tidak menemukan alat bukti, dan sulit menyelidiki lantaran Petral berada di Singapura dengan posisi di luar teritorial Indonesia.

Fahmi mengatakan Tim Anti Mafia Migas pun akhirnya hanya merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, yang menjadi sasaran perampokan dan membubarkan Petral saat itu.

“Petral memang telah menjadi sarang Mafia Migas, dan pada saat itu, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral,” terangnya.

Fahmi mengatakan sejak saat itu, penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu yang menjadi tersangka. Untuk itu, agar penyidikan mega korupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden Prabowo seharusnya memiliki komitmen kuat soal ini.

“Semua tentu berharap Presiden Prabowo berkomitmen dan serius membongkar ini, dan siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisir harus ditindak tegas secara hukum”, harap Mantan Anggota tim Anti Mafia Migas.

 

Promosi 1

Simak Video Pilihan Ini:

Video Pilihan Hari Ini

Produksi Liputan6.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya