Efisiensi di Kementerian Kebudayaan, Komisi X DPR: Bisa Runtuhkan Peradaban Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Mercy Barends menanggapi Anggaran Kementerian Kebudayaan yang mengalami efisiensi sebesar 58% sesuai Instruksi Presiden (INPRES) No. 01 Tahun 2025.

Menurut dia, kebijakan itu bisa meruntuhkan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia.

"Hati gelisah selama mengikuti rapat. Secara tegas saya sampaikan anggaran yang tersisa mencerminkan sikap pemerintah terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa. Kalau dipotong terus menerus Indonesia akan tiba pada keruntuhan kebudayaan dan peradaban bangsa," ungkap Mercy dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa 4 Januari 2025. 

Esensi kebudayaan dijelaskan Mercy adalah ''Culture as a bridge for peace, development and walfare'' (kebudayaan adalah jembatan perdamaian, pembangunan dan kesejahteraan).

"Sementara banyak masyarakat adat terpinggirkan karena program-program pembangunan ekstraksi seperti tambang, minyak dan gas, industri lainnya," urai Mercy.

Ditambahkan Legislator dari Dapil Maluku tersebut, berbagai persoalan muncul dengan adanya permasalahan tersebut seperti lingkungan rusak, kemiskinan esktrim, konflik sosial dengan pendatang yang mencari kerja, dan sebagai berikut.

"Proses akulturasi dan revitalisasi budaya perlu mendapat perhatian serius," tambah Mercy.

Disisi lain, masih kata Mercy, program-program yang berkaitan dengan urusan kebudayaan jangan direduksi hanya sekadar urusan selebrasi dan distribusi perlengkapan seni budaya semata.

"Masyarakat hukum adat kita harus diberdayakan dan dilindungi, mendapat akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Urusan kebudayaan substansinya adalah menempatkan masyarakat sebagai sentral pembangunan, dengan menjaga dan melestarikan keberagaman adat budaya sebagai kekuatan dan identitas bangsa," demikian Mercy.