Kena Efisiensi 16 Persen, Anggaran Polri 2025 Masih Cair Rp106 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Polri menjelaskan konrtuksi anggaran 2025 bersama Komisi III DPR. Asisten Utama Bidang Perencanaan dan Anggaran Kapolri Wahyu Hadiningrat membeberkan, Polri mendapat anggaran sebesar Rp106 triliun pada tahun 2025 setelah terkena kebijakan efisiensi. 

Wahyu menyebut, anggaran terbesar Polri adalah belanja pegawai tetap sebesar Rp59 triliun. 

Adapun angka Rp106 triliun itu didapatkan setelah efisiensi dari semula anggaran Polri 2025 sebesar Rp126,6 triliun yang terdiri dari 46,9 persen belanja pegawai, 26,1 persen belanja barang, dan 26,1 persen belanja modal. 

Wahyu menyebut, Kepolisian tedampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar 16,2 persen, sehingga total anggaran Polri 2025 menjadi Rp106 triliun. 

“Hasil rapat dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan), efisiensi anggaran Polri sebesar Rp20,5 triliun ini sebesar 16,2 persen dari anggaran Polri 2025. Ini di luar belanja pegawai,” kata Wahyu di Komisi III DPR, Rabu (12/2/2025).

Adapun anggaran per program Polri 2025 adalah sebagai berikut:

Profesionalisme SDM Polri: Rp2,4 triliun.

Lidik dan sidik tindak pidana: Rp5,6 triliun.

Almatsus dan Sarprws Polri: Rp45,7 triliun.

Harkamtibnas: Rp20,3 triliun.

Dukungan Manajemen Polri: Rp52, triliun.

Mahkamah Konstitusi (MK) juga ikut terimbas efiensi anggaran 2025. Dari pemotongan anggaran yang dipaparkan, MK hanya bisa membayar gaji pegawai hingga Mei 2025 imbas kebijakan efisiensi anggaran.

Sekjen MK Heru Setiawan menjelaskan, pada 2025 pagu anggaran Rp611,4 miliar. “Sisa anggaran saat ini adalah Rp295 miliar. Masing-masing kami alokasikan Rp83 miliar untuk belanja pegawai dan belanja barang Rp198 miliar, belanja modal Rp13 miliar,” kata Heru dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Menurut Heru, berdasar informasi dari Dirjen Anggaran, MK mendapat blokir anggaran sebesar Rp226 miliar.

“Dari blokir tersebut pagu anggaran MK berubah menjadi Rp385,3 miliar. Sehingga sisa anggaran yang dapat kami gunakan sampai saat ini Rp69 miliar,” katanya.

Selanjutnya, anggaran MK tersisa Rp69 miliar akan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp45 miliar, Pembayaran tenaga PPNPN dan tenaga kontrak Rp13 miliar. Langganan daya dan jasa Rp9 miliar, tenaga outsourching Rp610 juta dan honorium perbantuan penyelenggaraan persidangan perkara Rp409 juta.

“Dengan demikian terhadap pemotongan, kami memiliki dampak. Kami alokasikan gaji dan tunjangan Rp45 miliar. Kami alokasikan sampai bulan Mei 2025,” ujarnya.

Efisiensi anggaran juga terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemotongan anggaran lembaga yang mengurusi bencana itu mencapai 43 persen dari Rp 1,4 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar.

"Anggaran BNPB mengalami efisiensi dari Rp 1,4 triliun menjadi Rp 800 miliar," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada Liputan6.com, Selasa (11/2/2025).

Abdul menyampaikan karena efisiensi anggaran ini, operasional tahunan BNPB bakal disesuaikan. Dia  memastikan, BNPB akan tetap optimal melakukan penanganan bencana meski anggaran dipangkas.

"Karena ini sudah menjadi kebijakan pemerintah, BNPB akan berupaya optimal agar penanganan bencana mulai dari fase pra bencana, saat dan pasca bencana tetap berjalan dengan efektif dan efisien," jelas Abdul.

Lebih lanjut, BNPB memastikan tanggap darurat bencana dan proses rehabilitasi serta rekonsiliasi (rehab-rekon) bakal tetap berjalan.

Koordinasi juga akan dioptimalkan lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait lainnya hingga pihak swasta atau pentahelix. Khususnya, kata Abdul pada fase pra bencana, sehingga dana dari sumber non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa diperoleh.

"Kita akan mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pihak swasta (pentahelix) agar program-program mitigasi bencana dan kesiapsiagaan tetap bisa berjalan melalui sumber-sumber pendanaan non-APBN (kerjasama dengan donor dan LSM)," kata Abdul.