Kemenhan soal Beli Drone Turki: Cocok Dipakai di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengemukakan bahwa alasan dari sisi taktis dan operasional untuk membeli drone atau pesawat nirawak buatan Turki karena dinilai cocok dipakai di Indonesia.

“Kemudian, dari sisi ekonomis, harganya juga relatif lebih murah dibandingkan dari produksi negara-negara lain,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (14/2/2025), ketika ditanya jurnalis mengenai perkembangan pengadaan pesawat nirawak dari Turki produksi Baykar, seperti dilansir Antara.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa pembelian pesawat nirawak dari sisi strategis dikarenakan hubungan diplomatis yang sangat baik antara RI dengan Turki, terutama hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa proses pembelian pesawat nirawak tersebut telah melalui proses pengkajian.

“Itu bukan proses yang sebentar, tetapi pengkajian, dan tentunya karena dalam konteks untuk membangun kekuatan, kami memilih yang terbaik, tetapi juga disesuaikan dengan anggaran yang kami punya,” ujarnya.

Sementara itu, terkait 13 poin kerja sama antara RI dengan Turki yang dilakukan pada Rabu (12/2), dia berharap ke depan perusahaan patungan yang akan dibentuk oleh kedua negara dapat memproduksi secara bersama alat utama sistem senjata (alutsista) maupun alih teknologi.

Adapun penandatanganan dokumen kerja sama tersebut dilakukan oleh masing-masing pejabat tinggi kedua negara, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan RI, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2).

Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pembentukan perusahaan patungan atau joint venture antara Pemerintah Indonesia dan Turki masih dalam proses.

"Saya belum bisa memberikan banyak informasi karena kemarin kan baru ditandatangani. Tentunya kami akan memedomani peraturan, regulasi yang ada, karena Kemenhan ini juga tidak mungkin melakukan inisiatif sendiri, apalagi ini kan kerangkanya dalam pemerintah pusat," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang.

Ia mengatakan bahwa pembentukan perusahaan patungan dalam bidang industri pertahanan itu akan melibatkan pemangku kepentingan di sektor ekonomi.

"Di mana nanti ada industri pertahanan strategis yang memang juga berada di bawah BUMN ataupun dari K/L (kementerian/lembaga) lain di pemerintah, sehingga perlu adanya koordinasi yang lebih jauh," jelasnya.

Sementara mengenai pembangunan pabrik drone atau pesawat nirawak di tanah air, Frega menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam pengkajian.

"Kami juga tentunya kan tidak bisa sembarang menunjuk, apalagi dalam produksi-produksi alutsista (alat utama sistem senjata) strategis. Kami perlu memperhatikan beberapa aspek, baik itu keamanan, kemudian dalam proses uji cobanya nanti tentunya kan juga membutuhkan lahan yang memang dekat. Nah ini dalam proses pengkajian," ujarnya.