Survei Civil Society for Police Watch Ungkap Respons Publik soal Reposisi dan Reformasi Polri

Liputan6.com, Jakarta - Civil Society for Police Watch merilis hasil survei terbarunya terkait Korps Bhayangkara. Hasilnya, publik menilai reposisi dan reformasi Polri merupakan kebutuhan mendesak untuk dilakukan.

Peneliti Civil Society for Police Watch, Gian Kasogi mengungkap, alasan utama reformasi dan reposisi adalah peningkatan kualitas SDM, profesionalitas dan akuntabilitas di tubuh institusi Polri.

"Dalam survei kali ini, kami memotret tingkat kebutuhan serta alasan reposisi dan reformasi Polri. Mayoritas publik menilai reposisi dan reformasi Polri mendesak dan penting demi perbaikan Polri ke depannya, peningkatan SDM, profesionalitas dan akuntabilitas di internal Polri sehingga pelaksanaan tugas pokok kepolisian Indonesia optimal seperti menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat," ujar Gian di Balairung Hotel, Matraman Raya, Jakarta Pusat, Minggu (16/02/2025).

Gian mengatakan, responden yang menyatakan setuju dengan reposisi Polri sebesar 71,5 persen dengan rincian cukup setuju sebesar 30,8 persen, sangat setuju 7,1 persen dan setuju 33,6 persen.

Sementara itu, lanjut Gian, yang menjawab tidak setuju dengan isu reposisi Polri sebesar 2,1 persen, kurang setuju 11,2 persen dan yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 15,2 persen.

"Lalu alasan publik perlunya reposisi Polri ini adalah 7,3 persen menjawab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri, untuk menata struktur organisasi Polri sebesar 15,3 persen, untuk mentransformasikan layanan publik sebesar 22,7 persen, untuk meningkatkan reaksi tanggap darurat sebesar 18,1 persen, untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat sebesar 20,3 persen. Menjawab alasan lain sebesar 12,2 persen dan responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 4,1 persen," jelas Gian.

Gian mengungkap, dari hasil survei tersebut publik juga menganggap reposisi Polri mendesak atau harus segera dilakukan. Responden yang menjawab cukup harus segera dilakukan reposisi Polri sebesar 24,1 persen, sangat harus segera 9,3 persen dan harus segera 28 persen.Sementara yang menjawab tidak harus segera sebesar 5,1 persen, kurang harus segera 13,3 persen dan responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 20,2 persen.

"Ketika responden diberikan pertanyaan mengapa reposisi Polri urgen untuk dilakukan, responden yang menjawab untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebesar 18,5 persen, untuk menanggulangi isu internal Polri sebesar 16,1 persen, untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman sebesar 8,7 persen, untuk meningkatkan responsivitas sebesar 20,6 persen, untuk meningkatkan karir dan motivasi anggota Polri sebesar 11,3 persen, lainnya sebesar 15,8 persen dan responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 9 persen," ungkap Gian.

Gian menambahkan, surveinya juga menangkap keinginan responden yang mendukung reformasi di institusi Polri. Responden yang menyatakan sangat perlu reformasi sebanyak 8,3 persen dan perlu 25,4 persen, sementara yang menjawab tidak perlu sebesar 9,8 persen, belum perlu 13,2 persen. Responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 12,2 persen.

Terkait alasan mengapa butuh reformasi di tubuh Polri, responden menjawab untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Polri sebesar 13,1 persen, untuk pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan sebesar 8,1 persen, untuk meningkatkan profesionalitas sebesar 16,1 persen, dan untuk mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat sebesar 18,5 persen.

"Lalu untuk pemberantasan korupsi sebesar 17,8 persen, untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi sebesar 2,1 persen, lainnya sebesar 11,4 persen dan responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar 12,9 persen," Gian menandasi.

Sebagai informasi, Survei Civil Society for Police Watch dilakukan pada tanggal 10-14 Februari 2025 terhadap 1.200 responden yang merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau sudah menikah.

Diketahui, margin of error survei ini adalah kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kemudian metode pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Survei pun dilakukan dengan wawancara tatap muka dan formplus. Petugas surveyor mayoritas adalah mahasiswa yang sudah terlatih.