Puan: DPR Siap Berdialog dengan Mahasiswa dan Masyarakat Sipil, Tak Perlu Ada Kecurigaan Terkait UU TNI

Puan mengatakan, meskipun pembahasan dilakukan dalam forum terbatas, hal tersebut tetap dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan.

oleh Delvira Hutabarat Diperbarui 20 Mar 2025, 19:57 WIB
Diterbitkan 20 Mar 2025, 14:26 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (20/3/2025) (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)
Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (20/3/2025) (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)  ... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR siap memberikan penjelasan lebih lanjut kepada mahasiswa dan masyarakat yang menolak UU TNI. Ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa revisi UU tersebut adalah demi pembangunan bangsa dan negara.

"Kami siap untuk berdialog dan memberikan penjelasan secara langsung. Tidak perlu ada kecurigaan atau prasangka yang tidak berdasar. Kami berharap masyarakat, khususnya mahasiswa, dapat lebih memahami apa yang telah disahkan dan bagaimana hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan bangsa," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (20/3/2025).

"Kita tetap mengedepankan supremasi sipil," lanjutnya.

Terkait kritik pembahasan RUU TNI yang dinilai tertutup, Puan mengaku meskipun pembahasan dilakukan dalam forum terbatas, hal tersebut tetap dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan.

"Setelah ini, kami akan segera memberikan akses kepada publik untuk menerima draft yang sudah disahkan dan keputusan yang telah diambil,” jelasnya.

“Jadi kami berharap dan mengimbau adik-adik mahasiswa, yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi undang-undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, InsyaAllah tidak (benar),” sambungnya.

 

Promosi 1
Pembahasan

Pembahasan

Sebelumnya, Puan mengklaim DPR telah melakukan proses pembahasan RUU TNI sesuai mekanisme yang berlaku dan melibatkan partisipasi publik, termasuk mahasiswa.

"Kami dari DPR dan Pemerintah menerima masukan dan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat yang dianggap penting, dan perlu tentu saja juga masukan dari perwakilan mahasiswa juga sudah kami dengarkan," tuturnta.

Puan juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang akan memungkinkan TNI terlibat dalam politik atau bisnis.

"TNI tetap dilarang berbisnis dan berpolitik. Ini adalah prinsip yang kami jaga dengan baik. Kami ingin menegaskan bahwa hal ini tidak akan berubah," tegas Puan.

 

Infografis Journal
Fakta Olahraga Dapat Membantu Gangguan Kesehatan Mental (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya