Politikus PDIP Ini Soroti TemanAhok soal Pengumpulan 1 Juta KTP

Liputan6.com, Jakarta - Majunya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara independen dengan bantuan dari TemanAhok yang mengumpulkan 1 juta KTP menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah dari ormas Bumi Pos Perjuangan Rakyat (Pospera).

Politikus PDIP yang juga Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 1998 (Pena 98) Adian Napitupulu meragukan relawan TemanAhok bisa mengumpulkan lebih dari 1 juta dukungan KTP dalam waktu yang relatif singkat.

Menurut dia, TemanAhok bukan seperti partai yang memiliki 'mesin' hingga tingkat kelurahan untuk melakukan pergerakan dan mengumpulkan KTP.

"Ada 2 tahap pengumpulan KTP TemanAhok. Tahap pertama pada Juni 2015 sampai Januari 2016 dan itu terkumpul 770 ribu. Lalu karena ada revisi Undang-Undang Pilkada, dilakukanlah tahap kedua," ujar Adian di Bumi Pospera, Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu, 25 Juni 2016.

Adanya revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), lanjut dia, mengharuskan bagi calon independen yang maju juga harus menyertakan pasangannya, maka TemanAhok pun kembali melakukan pengumpulan KTP tahap 2.

"Menurut TemanAhok, 770 ribu KTP pada tahap pertama tidak digunakan hingga dilakukanlah pengumpulan tahap kedua. Dan dalam waktu kurang lebih 3 bulan setengah dari Maret sampai Juni, apakah benar sanggup mengumpulkan 1 juta KTP juga dengan nomor telepon lengkap?" Adian mempertanyakan.

"Secara logika itu berat. TemanAhok itu bukanlah kader partai yang rantingnya sampai menyentuh tingkat kelurahan bahkan RT RW. Mungkin kalau kader partai itu hal mudah," Adian menambahkan.

Selain itu, Adian turut menyoroti masalah keterbukaan anggaran yang digunakan TemanAhok untuk operasional pengumpulan KTP. Ia menuturkan TemanAhok berubah-ubah dalam pernyataan mengenai jumlah dana yang dihabiskan yang digunakan untuk pengumpulan KTP.

"Anggaran TemanAhok berubah-ubah, pertama Rp 2,5 miliar, lalu Rp 3,5 miliar, terakhir Rp 6 miliar. Yang benar yang mana?  Dalam demokrasi  harus ada transparansi, ayo transparan. Kan katanya TemanAhok ingin berdemokrasi, kan transparan juga bagian dari demokrasi," tutur Adian.

Dia juga meminta TemanAhok untuk secara gamblang membuka fakta, baik mengenai anggaran yang digunakan maupun jumlah KTP yang telah berhasil dikumpulkan sampai saat ini.

"Saya cari dimana-mana, TemanAhok punya rekening enggak? Saya cari enggak ketemu. Apakah (pengumpulan dana) di bawah tangan dan di bawah meja semua? Kalau begitu KPK dan PPATK tidak bisa menelusuri. Berapa anggaran yang mereka gunakan untuk mengumpulkan 1,7 juta KTP itu. Mungkin enggak? Jujur saja, kalau tidak mencapai segitu, Ahok pasti akan maklum kok," tukas Adian.

Sebelumnya, beberapa orang yang mengaku sebagai mantan relawan TemanAhok mengklaim membongkar rahasia pengumpulan KTP yang selama ini dilakukan TemanAhok. Mereka menengarai strategi TemanAhok tersebut sebagai bentuk membohongi publik.