Timses: Persepsi Warga Aceh dan Sumbar Terhadap Jokowi Masih Buruk

Hasto mengatakan, para anggota TKN nantinya akan disebar atau dibagi tugasnya untuk fokus kampanye di basis atau daerah tertentu.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Nov 2018, 22:31 WIB
Diterbitkan 19 Nov 2018, 22:31 WIB
Lihat Kemeja Motif Unik Jokowi Saat Cek Kesehatan di RSPAD
Bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) dan KH Ma'ruf Amin (tengah) saat tiba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (12/8). Jokowi mengenakan kemeja unik bertuliskan 'Bersih, Merakyat, Kerja Nyata'. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah daerah akan menjadi prioritas kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Khususnya di daerah-daerah yang pada Pilpres 2014 lalu Jokowi mengalami kekalahan.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan ada dua daerah yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan persepsi baik masyarakat terhadap Jokowi. Dua daerah tersebut yaitu Aceh dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Memang ada beberapa daerah yang persepsi kepada Pak Jokowi perlu ditingkatkan. Seperti Sumatera Barat, Aceh. Ini persoalan komunikasi politik dan koordinasi. Maka kami lakukan pembagian tugas," jelasnya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Para anggota TKN akan disebar atau dibagi tugasnya untuk fokus kampanye di basis atau daerah tertentu.

Dalam masa kampanye ini, Hasto mengatakan TKN maupun TKD mengedepankan semangat gotong royong. Kampanye dilakukan dengan turun langsung ke masyarakat, bukan dengan memaksimalkan pemasangan atribut kampanye seperti baliho dan lainnya.

 

Turun Langsung ke Rakyat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Merdeka.com)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Merdeka.com)

Hasto menegaskan, sejak awal masa kampanye, Jokowi tidak setuju bila tim pemenangannya berkampanye dengan memasang baliho. Jokowi ingin timmnya langsung turun menemui masyarakat. 

"Pak Jokowi tidak setuju kampanye dengan memasang baliho, di pohon-pohon. Pak Jokowi menginginkan kita turun di tengah rakyat, semuanya itu dilakukan. Basis yang kami datangi kemarin, buktinya bergerak," jelas dia.

Hasto mengatakan para anggota TKD walaupun tanpa perlu dilantik, telah memiliki legalitas sebagai tim kampanye. Mereka juga telah memiliki SK.

"Sehingga tanpa pelantikan pun sudah legal secara UU mewakili pasangan calon dan melakukan tugas-tugas kampanye sesuai dengan UU," kata dia.

Reporter: Hari Ariyanti

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya