Kriteria Menteri yang Bakal Dipilih Anies Jika Terpilih Jadi Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan menilai, ada tiga syarat membentuk kabinet yang sehat untuk mewujudkan pembangunan dan perekonomian nasional yang kompetitif. Syarat pertama, kata dia, memilih orang-orang yang mempunyai kompetensi.

"Bicara tentang kabinet, satu kompetensi, kedua relevansi, dan ketiga integritas," kata Anies setelah menghadiri kegiatan "Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045" di Djakarta Theater, Jakarta, dilansir dari Antara, Jumat (12/1/2024).

Dia menjelaskan, terkait integritas, syarat itu harus benar-benar terpenuhi, sehingga menteri dalam kabinet tidak diisi orang-orang yang bermasalah. Ketiga syarat itu menurut dia, bisa dipenuhi siapa saja dengan latar belakang yang berbeda-beda.

"Latar belakangnya bisa berbeda-beda, mau latar belakangnya berpartai, tidak berpartai, mau latar belakangnya dari pusat, dari daerah, laki-laki, perempuan, itu semua macam-macam," ujarnya.

Karena itu, sambung Anies, prinsip yang harus dipegang adalah tiga hal tersebut untuk membentuk kabinet yang mewujudkan pembangunan dan perekonomian nasional yang berdaya saing.

Dalam acara Debat Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045, Anies Baswedan berambisi menurunkan biaya hidup masyarakat Indonesia. Pasalnya, hal ini diakui Anies Baswedan jadi salah satu yang paling sering dikeluhkan pendukungnya ketika melakukan kampanye ke berbagai daerah.

Anies bilang, biaya hidup dan biaya produksi jadi dua hal yang perlu menjadi perhatian. Ini dipandang penting karena berpengaruh pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ketika ketemu petani, nelayan, dan semua profesi mengatakan biaya produksi, ketika bertemu keluarga menyatakan biaya hidup semuanya bicara tentang biaya yang mahal ini yang ingin kita perbaiki," ujar Anies dalam Dialog Capres bersama Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Dia pun menelisik sejumlah poin yang perlu dibenahi untuk menurunkan biaya hidup. Satu hal yang utama adalah memperbaiki tata kelola pangan. Mengingat lagi, porsi pengeluaran paling besar dari keluarga adalah kebutuhan atas pangan.

"Jadi salah satu yang utama adalah memperbaiki tata kelola pangan. 51 persen rata-rata dari family spending adalah untuk kebutuhan pangan dan itu jauh lebih besar daripada negara lain, tetangga-tetangga kita," tuturnya.

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan meramu fokus dari perusahaan pelat merah. Dia ingin mengembalikan BUMN sebagai korporasi milik negara yang tak berorientasi pada mencari keuntungan.

Anies Baswedan bilang sejatinya BUMN merupakan instrumen negara untuk memudahkan sejumlah pekerjaan di lapangan. Namun, tugasnya adalah menjalankan peran pemerintah untuk mengeksekusi, sehingga tidak mengarah pada mencari keuntungan.

Dia mencontohkan pengelolaan transportasi di DKI Jakarta yang ditangani oleh korporasi dan bukan kedinasan. Alasannya, kemudahan dalam melakukan kerja sama, investasi, hingga pengendalian aset.

"Jadi ketika negara punya korporasi, jangan dipandang itu sebagai mencari keuntungan. Itu menjalankan tugas pembangunan dengan cara fleksibilitas yang ada di korporasi. Nah ini yang absen didalam BUMN kita selama ini," ujar Anies dalam Dialog Capres bersama Kadin Indonesia, di Jakarta, Kamis (11/1/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan penyebab BUMN saat ini kerap mengambil keuntungan dari proses bisnisnya. Dia melihat banyak pejabat di BUMN yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha swasta. Maka, pola itu yang dinilai masih dibawa ketika menjalankan bisnis BUMN.

"Kenapa? ya salah satu sebabnya, karena yang ditugaskan di BUMN selalu berasal dari private sector. Ya, di private sector itu kalau korporasi tugasnya adalah untuk mencari profit, harus. Sementara kalau BUMN, ini bukan salah orang private sectornya, karena filosofinya tidak diberikan, kalau berada di national leadership tunjukkan filosofinya supaya orang bkeerja dengan filosofi yang benar," paparnya.

"Sehingga bekal korporasi yang dibawah dipakai untuk menjalankan nilai yang betul, dan ini bukan kata Anies. Ini adalah kata founding fathers kita tentang BUMN kita dan ditegaskan didalam undang-undang tadi. Bahwa dia menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dikerjakan oleh swasta," sambung Anies.