PAN: Bukan Hal Tabu Bila Berpisah Dukungan Dengan KIM di Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bicara mengenai dinamisnya proses penggodokan Pilkada 2024.

Menurutnya, bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak selalu satu perahu di Pilkada 2024.

"PAN ada beberapa Pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca-Pilpres," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Ketua Tim Desk Pilkada PAN ini mengatakan, PAN bisa bekerja sama dengan PDIP, NasDem, bahkan bareng PKS di beberapa Pilkada. Namun, Yandri berharap sebisa mungkin KIM tetap bersama-sama di Pilkada 2024.

"Nah jadi kita bisa, PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.

"Tapi kalau bisa itu diutamakan. Kenapa, misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," sambung Yandri.

Dia menegaskan, pengusungan calon di Pilkada 2024 tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM. Dia mencontohkan koalisi PAN dengan partai lain di luar KIM dalam Pilkada 2024 seperti di Bengkulu.

"Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan itu faktanya sudah banyak, PAN sudah hampir mengeluarkan lebih dari 170 SK sampai hari ini b1 KWK-nya, macam-macam," ujarnya.

"Contoh misalkan di Bengkulu, gubernurnya Ketua DPP PAN, calon gubernurnya Helmi Hasan, wakil gubernurnya dari PDIP, Pak Mian bupati dua periode Bengkulu Utara. Apakah dalam posisi ini KIM bisa masuk? Bisa saja," sambungnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan, menyebut KIM saling menghormati urusan rumah tangga partai politik masing-masing. Jika PAN sudah cocok dengan calon lain dan cukup syarat mengusung kepala daerah, maka tak masalah berbeda dengan KIM di Pilkada.

"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistry-nya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," ujarnya.

Maka dari itu, Yandri menyatakan, perbedaan di Pilkada 2024 bukanlah hal tabu bila mana berpisah dukungan dengan KIM.

"Jadi itu yang bisa kami sampaikan, artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," tutup Wakil Ketua MPR ini.

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, perdebatan di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menentukan calon gubernur di Pilkada merupakan hal yang wajar.

Bahkan, dia menyebut, perdebatan itu sudah dikehendaki oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Sekali lagi semua proses ini memang kita dorong bahwa di KIM ada perdebatan konseptual. Dalam bahasa politik praktis ada gesekan-gesekan, dan inilah yang harus kita kehendaki dan ini juga dikehendaki oleh Pak Prabowo," kata Idrus saat konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, Kamis (25/7).

Menurut Idrus, Prabowo menganggap perdebatan antar partai KIM sebagai upaya menghidupkan demokratisasi di koalisi.

Prabowo dinilai ingin proses penentuan calon kepala daerah di KIM mengedepankan demokrasi yang subtansial.

"Apa itu? Perdebatan konseptual. Di situ ada nilai, di situ ada kualitas, karena kita jamin bahwa hanya pemimpin yang berkualitaslah yang mampu melahirkan produktivitas dan produktivitas itu akan memberikan kesempatan kepada rakyat," jelasnya.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com