2017 Aturan Punya Rumah Makin Mudah dan Dilucurkannya Tapera 2018

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan data Statistik Perumahan dan Permukiman BPS tahun 2013, terungkap bahwa 11,8 juta rumah tangga tidak memiliki rumah (tidak tinggal di rumah milik sendiri, dan tidak memiliki rumah di tempat lain) dan 3,4 juta rumah tangga tinggal di rumah tidak layak huni.

“Karena itu pemerintah terus bertekad memberikan kemudahan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk memiliki rumah dengan kondisi layak huni,” ujar Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan Perumahan dan Permukiman Bappenas Republik Indonesia.

Di sisi lain, sejak diluncurkan pada Februari 2016, UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) No. 4 Tahun 2016, hingga kini programnya tak kunjung juga diberlakukan. Padahal Tapera bermanfaat bagi pekerja di sektor informal (pedagang kecil dan pekerja lepas) yang tidak memiliki catatan gaji tetap, yang merupakan salah satu syarat untuk memanfaatkan fasilitas bantuan perumahan dari Pemerintah.

Dan berikut adalah 5 artikel terpopuler Rumah.com pada Minggu kedua Desember 2016. Simak juga artikel lengkapnya:

1. Aturan Kepemilikan Rumah Mudah di 2017
Di tahun 2017 mendatang, kebijakan pemerintah selanjutnya adalah menguatkan pasar properti dengan menguatkan Program Makroprudensial.

“Program Makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Sistem ini akan mengatur sistem keuangan secara menyeluruh dan tidak memokuskan pada tingkat kesehatan individu dalam sistem keuangan seperti perbankan, korporasi, rumah tangga, IKNB, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan,” jelas Ita Rulina, Deputi Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia.

“Kebijakan ini dimaksudkan guna melakukan pelonggaran ketentuan LTV kepemilikan hunian 1, 2, dan 3. Selain itu, juga akan ada perubahan ketentuan Top-up dan mekanisme pengawasan uang muka. Diharapkan adanya kebijakan ini akan mampu memudahkan masyarakat Indonesia untuk memiliki hunian yang layak huni,” kata Ita.

2. Tapera Siap Diluncurkan di 2018

Sejak diluncurkan pada Februari 2016, UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) No. 4 Tahun 2016, hingga kini programnya tak kunjung juga diberlakukan. Padahal Tapera bermanfaat bagi pekerja di sektor informal (pedagang kecil dan pekerja lepas) yang tidak memiliki catatan gaji tetap, yang merupakan salah satu syarat untuk memanfaatkan fasilitas bantuan perumahan dari Pemerintah.

“Melalui skema bantuan pembiayaan berdasarkan tabungan ini, para pekerja informal diharuskan untuk menabung terlebih dahulu selama 6 bulan sampai 12 bulan. Sesudah menabung dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah, para pekerja informal berhak mendapatkan bantuan pembiayaan untuk perumahan,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus.

3. Promo Apartemen Gencar di Akhir Tahun

Hal yang lumrah jika menghadapi akhir tahun sejumlah pengembang berani memberikan promo menarik kepada konsumen. Tujuannya tak lain adalah untuk meraih target penjualan agar mampu mengeruk angka keuntungan yang diharapkan.

Ada berbagai jenis promo yang dihadirkan, umumnya adalah diskon-diskon menggiurkan. Misal, potongan harga atau ditiadakannya biaya surat-surat. Sebagai konsumen maupun investor cerdas, kehadiran promo sebaiknya jangan diabaikan begitu saja.

4. Aturan Feng Shui di Tahun Ayam Api

Banyak masyarakat di Indonesia yang meyakini bahwa ilmu feng shui tidak hanya sebatas sebagai kepercayaan semata, tetapi juga dapat diterapkan dalam hal mendesain rumah. Melalui ilmu Tiongkok kuno tersebut, seseorang dimungkinkan dapat menyelaraskan energi pada tempat tinggalnya agar menjadi lebih sehat, rapi, dan bisa jadi juga membawa rejeki.

Lalu seperti apa feng shui tahun ayam api yang berlaku mulai 4 Februari 2017 mendatang?

5. Ini Cara Menghitung Pajak Beli Rumah Baru

Bagi first time buyer, membeli rumah baru kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain harga dan bukti legalitas yang akurat, Anda juga dituntut untuk cermat dalam urusan perpajakan. Mengapa demikian?

Pajak dan besaran biayanya memang harus diteliti dengan tepat agar tak menjadi bumerang di lain hari. Untuk itu simak artikel yang berisi panduannya.