Menaker Hanif: Buruh Butuh Perumahan Layak Huni

Liputan6.com, Jakarta Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei telah berlangsung secara damai, tentram, dan kondusif. Begitupun yang terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia.

Memperingati May Day 2017, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan buruh. Salah satunya dengan menggenjot program “Pembangunan Rusunami Masyarakat Berpenghasilan Rendah”.

Hanif menjelaskan, upah ternyata bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan. Faktor lain adalah sisi pengeluaran yang dapat dikompensasi dengan kebijakan sosial dari negara seperti penguatan akses pendidikan, kesehatan, keuangan, transportasi, serta perumahan yang layak.

Baca: BPSJ-TK Imbau Pengusaha Sediakan Hunian untuk Buruh

“Penyediaan rumah murah yang aman, layak huni, dan terjangkau, merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkapnya.

Senada dengan harapan tersebut, Presiden RI Joko Widodo secara eksklusif meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 6.000 unit rumah susun sederhana milik (Rusunami) bagi pekerja di area Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (27/4).

Mengutip Rumah.com, Rusunami ini akan menyediakan sembilan ribu unit hunian. Di mana enam ribu di antaranya dikhususkan untuk MBR, sedangkan tiga ribu unit hunian lainnya dikhususkan untuk komersial.

Presiden Jokowi mengatakan Rusunami tipe 30 dijual seharga Rp293 Juta per unit, dengan besaran uang muka sebesar satu persen atau sekitar Rp2,9 Juta saja. Cicilannya pun relatif terjangkau, yakni sebesar Rp1,2 Juta selama 20 tahun.

“Jangan sampai para pembeli di luar pekerja. Kalau Rusunami ini habis akan kami dorong terus untuk dibangun lagi (di tempat lain) untuk para pekerja/buruh di Indonesia. Ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi para pekerja dan MBR dengan perumahan yang terjangkau dan layak huni,” jelasnya.

Dibangun di atas lahan seluas 8,5 hektar, Rusunami yang dapat menampung populasi sekitar 18.000 jiwa ini akan terdiri dari 11 menara berkonsep mixed-use yang dilengkapi perkantoran dan pusat perbelanjaan.

BTN Sasar Buruh Informal

Bila Rusunami yang disediakan Pemerintah lebih ditujukan bagi buruh formal, lain halnya dengan program teranyar dari Bank Tabungan Negara (BTN).

BTN sejak awal Maret lalu telah meluncurkan solusi untuk pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kategori informal, yakni pekerja tidak tetap yang tidak memiliki catatan penghasilan bulanan.

Program ini diberikan untuk mereka yang berprofesi sebagai pedagang, buruh lepas, petani, peternak, tukang dan kuli bangunan, dan semacamnya.

Dinamakan KPR Mikro, program ini diharapkan dapat membantu kalangan MBR informal untuk memiliki rumah. Syarat bantuan ini adalah penghasilan minimal Rp2,6 Juta per bulan serta membuka tabungan minimal tiga bulan.

Baca: KPR Mikro, Harapan untuk Pekerja dengan Gaji Rp2,6 Juta

KPR Mikro sendiri memiliki plafon Rp75 Juta, jangka waktu cicilan 10 tahun, serta bunga sebesar 6-7%. Dengan demikian, fasilitas ini belum dapat digunakan untuk memiliki rumah subsidi. Namun, setidaknya terdapat 3 skema untuk membantu pemilikan rumah.

Managing Director BTN Handayani mengatakan, 3 skema tersebut akan menjadi opsi atau pilihan bagi pihak yang mengajukan KPR mikro. Sehingga masyarakat memiliki pilihan sesuai dengan kebutuhannya.

“KPR mikro ini 3 skema, yaitu kepemilikan langsung, renovasi, atau bangun di atas tanah yang dimiliki. Tenor 10 tahun dengan maksimal Rp75 juta,” jelasnya.

Pemerintah saat ini tengah gencar membangun hunian untuk golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk rumah tapak, harganya berada pada kisaran Rp141 Juta (untuk Jabodetabek harga tergantung zonasi). Tertarik? Simak pilihan rumah di bawah Rp200 Jutaan di sini!