Permukiman Kumuh di Makassar Bakal Disulap Jadi Apartemen

Liputan6.com, Makassar - Pemerintah Kota Makassar akan menyulap permukiman kumuh di aliran sungai (DAS) Tallo, menjadi sebuah Apartemen Lorong (Aparong).

Sebagai tahap awal estimasi anggaran yang dibutuhkan Pemkot Makassar untuk peremajaan permukiman di bantaran Sungai Tallo, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan senilai Rp 12 miliar.

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, tujuan penataan kawasan ini agar dapat memberikan permukiman yang  layak huni dan sehat bagi warga.

"Selain itu sama halnya kita juga memperbaiki kualitas daerah aliran sungai Tallo," kata Moh Ramdham Pomanto usai rapat Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) kawasan perioritas permukiman kumuh, di kediamannya di jalan Amirullah, Sabtu 12 Desember 2015.

Bahkan, kata dia, pembangunan tempat itu juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini mengatakan akan menggunakan bahan dasar beton untuk membangun Aparong.

Konsepnya, kata dia, hunian akan diletakkan di bagian atas bangunan, sementara di sisi bawah untuk pusat kuliner hasil laut yang langsung diambil dari nelayan.

"Pokoknya kita akan desain, bagaimana caranya sehingga nelayan-nelayan di Paotere bersandar di situ," kata Danny.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muh Anshar mengatakan, tujuan utama penataan permukiman kumuh adalah meperbaiki taraf hidup masyarakat, khususnya yang bermukin di tempat tersebut.

"Tidak ada yang kita gusur. Justru mata pencaharian masyarakat akan kita tingkatkan dan permukimannya diperbaiki," ujar dia.

Dia menjelaskan warga yang resmi terdaftar di bantaran Sungai Tallo di Buloa akan memperoleh tempat tinggalnya dengan cuma-cuma.

"Saat ini kami tengah melakukan kajian besaran anggaran yang diperlukan. Selain menggunakan APBD sebagai percontohan awal yang diperkirakan mencapai 12 miliar, sisanya, pembangunan ini akan mendapatkan sokongan dana lain dari berbagai pihak seperti balai dan pemerintah pusat," kata Anshar.