Anggota DPRD Yogyakarta Pastikan Sarkem Tak Akan Ditutup

Kawasan Sarkem di jantung kota Yogyakarta disebut bukan lokalisasi.

oleh Yanuar H diperbarui 14 Mar 2016, 20:27 WIB
Diterbitkan 14 Mar 2016, 20:27 WIB
Warga Sarkem Tolak Kedatangan Penghuni Dolly
Pasar kembang / Sarkem, Yogyakarta. (Liputan6.com/ Fatghi Mahmud)

Liputan6.com, Yogyakarta - Penutupan lokalisasi prostitusi menjadi tren di berbagai daerah. Sejumlah pemerintah daerah merencanakan penutupan atau bahkan langsung menutup lokalisasi di wilayahnya.

Tren penutupan lokalisasi ini menghantui para penghuni lokalisasi mencakup para pekerja seksual dan pihak-pihak lain yang kecipratan uang dari perputaran bisnis di lokalisasi. Tak terkecuali di Yogyakarta, para penghuni Pasar Kembang (Sarkem), lokalisasi terkenal di sana, turut gelisah.

Terkait isu penutupan lokalisasi ini, Anggota DPRD DIY, Chang Wendriyanto, memberi angin segar ke para penghuni. Menurut dia Pemerintah Yogyakarta tidak ingin ikut-ikutan dengan wacana penutupan lokalisasi yang terjadi di sejumlah daerah.

"Kita punya kebijakan sendiri dan gak mau ikut-ikutan daerah lain. Ini gara-gara ada penutupan Gang Dolly,  Kalijodo, terus Yogya mau ikut-ikutan. Saya yakin itu tidak akan terjadi. Masa istimewa kok ikut-ikutan," kata Chang saat berkunjung dan berdialog dengan 380 PSK di kawasan Sarkem, Senin (14/3/2016).

Chang menyebut jika Sarkem bukan merupakan tempat lokalisasi resmi seperti halnya Dolly di Surabaya. Karena Sarkem sejatinya bukan lokalisasi melainkan perkampungan.

"Hanya kebetulan di dalam perkampungan ini ada praktek prostitusi. Jangan takut, Sarkem tidak akan ditutup, dibuka saja tidak pernah, kok mau ditutup. Begini saja, kalau tidak punya konsep jangan banyak bicara, nggak ada solusi, cuma asal bilang menutup," tegas Chang.

Chang meminta masukan dari PSK Sarkem agar jumlah PSK dapat berkurang dan bukan bertambah. Sebab ia menyebut banyak warga Sarkem yang dahulu merupakan PSK saat ini sudah tidak menjalani pekerjaan itu dan sukses dengan usaha barunya.

"Saya ingin mendapat masukan, apa yang harus dilakukan pemerintah," tandas Chang.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya