Ribuan Ton Beras dari Blora untuk Muslim Rohingya

ACT menyayangkan belum adanya regulasi dari pemerintah Indonesia terkait pemberian bantuan kemanusiaan, termasuk untuk etnis Rohingya.

oleh Dian Kurniawan diperbarui 20 Sep 2017, 23:03 WIB
Diterbitkan 20 Sep 2017, 23:03 WIB
Muslim Rohingya
Muslim Rohingya

Liputan6.com, Surabaya - Lembaga kemanusian Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan 2000 ton beras ke pengungsi etnis Rohingya di Bangladesh dan Myanmar. Pengiriman itu seiring dengan pelepasan 80 kontainer dari lumbung pangan Blora menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Selasa, 19 September 2017.

Manager Komunikasi ACT Pusat, Lukman Aziz Kurniawan mengatakan pelepasan tahap pertama akan dilakukan 20 kontainer hingga 80 kontainer. Pengiriman itu diperkirakan memakan waktu hingga 12 hari ke depan.

"Bisa jadi nanti sampai ke sana tanggal 4 Oktober," tutur Lukman di Surabaya, Senin, 18 September 2017.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah Bangladesh terkait pengiriman bantuan tersebut. Sejauh ini, tidak ada kesulitan apa pun. Hanya saja proses izin di Indonesia masih memakai regulasi menerima bantuan. Sedangkan, belum ada regulasi untuk mengirimkan bantuan.

"Jadi, kita pakai konsep ekspor. Karena memang regulasi di Indonesia belum ada. Regulasinya hanya menerima bantuan," kata Lukman.

Pengiriman ke Rohingya juga terkendala kebijakan pemerintahan Myanmar yang sudah menutup segala bentuk bantuan NGO terhadap masyarakat Rohingya, sehingga pengiriman dilakukan secara informal.

"Kita sulit masuk ke sana. Namun, relawan di sana sudah mempunyai jalur tikus agar pengiriman bantuan bisa sampai di pengungsian yang sampai saat ini masih dirahasiakan. Dikhawatirkan, menjadi target sasaran mereka," Lukman menambahkan.

Sampai saat ini, gudang di pengungsian sudah terisi sekitar 12 ton beras. Jumlah itu diperkirakan cukup untuk satu bulan ke depan. Untuk wilayah RohingyaĀ dan Bangladesh, ada sekitar 50 relawan ACT, baik lokal maupun relawan yang berasal dari Indonesia. Sedangkan, jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 500 ribuan orang.

"Kami berharap, dengan regulasi yang ada di Indonesia, pemerintah bisa memudahkan bantuan kemanusiaan karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Hitungan menit per menit, mereka siap mati dengan kondisi tersebut. Sehingga perlu dukungan dan perhatian pemerintah untuk realisasi bantuan terhadap Rohingya," kata Lukman.

Simak video pilihan berikut ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya