Lebih Dekat dengan Keturunan Pendiri Kabupaten Purbalingga

Liputan6.com, Purbalingga - Plt Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko turun ke Purbalingga, Jumat, 8 Februari 2018. Di ruang rapat Ardi Lawet Sekretariat Daerah, Heru menyerahkan selembar surat berisi penugasan kepada Wakil Bupati, Dyah Hayuning Pratiwi.

Tiwi mendapat amanah menjadi Pelaksana Tugas Bupati paska Tasdi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK. Untuk sementara, kewajiban yang diembannya hampir sama dengan pejabat definitif.

"Secara de facto (tugas Plt) mulai saat Bupati berhalangan sementara. Nah, formalnya hari ini," kata Heru.

Tugas Plt tersebut akan bertahan sampai status hukum Tasdi berkekuatan hukum tetap. Jika bebas, dia akan direhabilitasi nama dan status jabatannya. Tetapi jika statusnya terpidana, Tiwi bakal menjadi Bupati definitif.

Operasi tangkap tangan oleh KPK di Purbalingga, mau tidak mau berefek secara psikologis pada pegawai Pemkab. Meski demikian, Heru meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.

Untuk itu, dia meminta Plt Bupati bisa berdiri tegap dan tanpa ragu-ragu menjalankan tugasnya. Di hadapan Tiwi, Heru menegaskan, "Wabup tidak kerja sendirian."

Tiwi yang berada disamping Heru nampak mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tertunduk sambil sesekali mengangguk dan melipat bibir.

"Dengan mengucapkan Bismillahirahmannirrahim mulai hari ini saya siap menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Bupati Purbalingga," ujar Tiwi.

Perempuan Pertama

Dalam sejarah Purbalingga, meski sebatas Plt, Tiwi merupakan perempuan pertama yang memegang kendali pemerintah kabupaten. Dia lahir pada 11 April 1987, usianya tergolong muda dibanding para Bupati lain saat pertama kali menjabat.

Riwayat pendidikannya pun cukup prestisius. Lulus dari SMA Negeri 8 Jakarta, pada 2005 ia melanjutkan pendidikan Sarjana Ilmu Ekonomi Kelas Internasional, Universitas Indonesia.

Diwisuda pada 2010, Tiwi selanjutnya mendapat gelar Bachelor of Economics with Major In International Trade and Finance, The University of Queenland Australia.

Terkait penangkapan Tasdi, Budi mengaku prihatin dan di luar perkiraan. Dia juga menyatakan tidak ada bangga yang berlebih atau ujub pada cerita masa lalu.

"Jabatan Bu Tiwi alamiah saja, karena memang beliau adalah wakil Bupati, ketika Bupati berhalangan sementara, pasti jadi Plt," katanya.

Meski demikian, Yayasan Arsakusuma meminta Tiwi menjadi pemimpin yang amanah. Dapat menyelesaikan sisa jabatan dengan sebaik-baiknya.

Pesan yang sama disampaikan untuk keturunan Arsantaka yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Purbalingga, R Bambang Irawan. "Pemimpin harus dibarengi rasa tanggung jawab dan selama tidak melenceng Insya Allah selamat," ujarnya.

Bisa dikatakan Tiwi telah akrab dengan lingkungan Pemkab. Sebab, dia adalah putri sulung mantan Bupati Purbalingga dua periode 2000 - 2010, Triyono Budi Sasongko.

Di samping itu, dia keturunan Kyai Arsantaka yang bernama kecil Arsakusuma, pendiri Kabupaten Purbalingga. Arsantaka adalah putra Kyai Wanakusuma II (Kyai Rindik) dan cucu dari Wanakusuma II (Kyai Ageng Giring IV).

Wanakusuma II ialah keturunan Kyai Ageng Giring, leluhur raja-raja Mataram Islam. Meski terpaut beberapa abad, jika Tiwi resmi menempati rumah dinas Bupati nanti, seakan 'wahyu keprabon' turun seperti masa itu.

Tiwi merupakan keturunan Arsantaka dari garis Ibunya, RR Ina Ratnawati. Dia putri R Subagio Wiryo Saputro yang merupakan cucu dari Dipokusumo ke V atau Bupati Purbalingga ketujuh yang memerintah pada 1883-1899.

Selengkapnya, Bupati Purbalingga Trah Arsantaka dari Bupati pertama ialah Dipayuda III, Dipokusumo I, Brotosoediro, Dipokusumo II, Dipokusumo III, Dipokusumo IV. Selanjutnya, Dipokusumo V, Dipokusumo VI, dan Bupati kesembilan, Aryo Soegondo.

"Dulu, jabatan turun sesuai silsilah, umumnya pada garis patrilineal dan jatuh kepada keturunan yang telah siap," tutur Ketua Yayasan Arsakusuma, R Budi Setiawan.

Saat Dipayuda III menjabat Ngabehi Karanglewas (1728), ayahnya atau Arsantaka memberi nasehat agar pusat pemerintahan di pindah dari Karanglewas (wilayah Kecamatan Kutasari saat ini) ke Desa Purbalingga. Pusat pemerintahan berupa rumah, pendapa, kantor pemerintahan, serta alun-alun dibangun pada 1759.

Setelah itu, Dipayuda III menjadi Bupati pertama Purbalingga dengan gelar Raden Tumenggung. Sedangkan pusat pemerintahan yang dibangun merupakan cikal bakal kompleks kantor pemerintah saat ini.

Kala Dipayuda III memimpin, Purbalingga masih di bawah Kadipaten Wirasaba. Baru setelah perang Diponegoro usai dan wilayah 'Mancanegara Kulon' dikuasai Belanda, tepatnya 18 Desember 1830 status pemerintahan beralih menjadi Kabupaten.

"Hari lahir Purbalingga ditetapkan sesuai peralihan status pemerintahan itu, meski sebenarnya kurang tepat," ujarnya.