Proyek Infrastruktur Garut Terancam Mangkrak

Pasangan patahana Rudy Gunawan-Helmi Budiman galau melaksanakan pembangunan akibat minimnya anggaran infrastruktur.

oleh Jayadi Supriadin diperbarui 20 Feb 2019, 22:00 WIB
Diterbitkan 20 Feb 2019, 22:00 WIB
Kantor pemda Garut jalan Pembangunan Garut
Kantor pemda Garut jalan Pembangunan Garut (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut Berhasil mematahkan mitos kutukan petahana yang selalu gagal memenangi pilkada Garut, Jawa Barat, Juni 2018 lalu, tak membuat pasangan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, semakin mudah memimpin Garut di periode kedua 2019-2014 ini. 

Minimnya kucuran anggaran belanja infrastruktur yang dikucurkan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membuat mereka mesti pintar memutar otak mengatur belanja publik agar tepat dan efisien.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, tahun pertama di periode kedua dirinya memimpin, dibutuhkan banyak anggaran pembangunan infrastruktur. Khusus tahun ini, lembaganya mengajukan anggaran hingga Rp 1,3 triliun kepada Pemprov Jawa Barat, tetapi dalam realisasinya, hanya Rp 516 miliar yang berhasil dikucurkan kas anggaran provinsi untuk pembangunan infrastruktur.

"Itu pun hampir 90 persen di antaranya sebagian besar untuk proyek seharga Rp 200 jutaan, seperti TPT (Tembok Penahan Tanah) dan lainnya, yang untuk teknokrasinya infrastruktur tidak ada," ujar dia di sela penyampaian forum konsultasi publik dalam RPJMD Garut, di Gedung Pendopo, Selasa, 19 Februari 2019. 

Menurut Rudy, pelaksanaan konsultasi terbuka musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Garut 2019-2024 sangat penting. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Garut sehingga mereka bisa mengetahui rencana pembangunan Garut dalam lima tahun ke depan.

"Prosesnya memang sudah benar seperti ini, masukan dari seluruh masyarakat,” kata dia.

Mereka menyampaikan seluruh aspirasi dan masukannya, termasuk keluhan yang selama ini dirasakan, dalam menikmati pembangunan di Garut. "Sayangnya tahun ini banyak program teknokratiknya (infrastruktur) tidak dikabulkan, sehingga penyelesaian proyek besar terganggu," kata dia.

Ia mencontohkan pengerjaan penyelesaian proyek jalan lingkar Kadungora yang melintasi Leuwigoong, Leles, dan Benyuresmi hingga Copong, kemudian lingkar Leles akhirnya tersendat, akibat tidak adanya anggaran.

Bahkan, rencana pembangunan Gelangang Olahraga (GOR) Internasional Ciateul, termasuk penyelesaian pembangunan gedung ART Center yang berada di kawasan GOR Ciateul, nasibnya tidak jauh berbeda. "Akhirnya saya frustasi dalam pembangunan itu, bantuan dari pusat hanya Rp 18 miliar," ujar dia. 

Meskipun demikian, Rudy tetap memastikan jika roda pembangunan di Garut tetap berlangsung walaupun menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). "Provinsi meminta jika pembangunan yang besar-besar itu seluruhnya diserahkan kepada kabupaten," kata dia.

Seperti diketahui, tahun lalu APBD Garut mencapai Rp 4,9 triliun, dari jumlah itu sekitar Rp 1,7 triliun di antaranya dialokasikan untuk membayar gaji dan tunjangan para pegawai negeri sipil Pemda Garut. Sedangkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi hanya Rp 170 miliar.

 

Simak video pilihan berikut ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya