Bupati Garut Minta Warga Tak Terlena dengan Pelonggaran Kebijakan PPKM Level 2

Pelonggaran yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara terencana dan hati-hati, sehingga tidak menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

oleh Jayadi Supriadin diperbarui 13 Sep 2021, 16:00 WIB
Diterbitkan 13 Sep 2021, 16:00 WIB
Bupati Rudy Gunawan mengatakan pelonggaran yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara terencana dan hati-hati, sehingga tidak menyebabkan terjadinya lonjakan kasus.
Bupati Rudy Gunawan mengatakan pelonggaran yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara terencana dan hati-hati, sehingga tidak menyebabkan terjadinya lonjakan kasus. (Liputan6.com/Jayadi Supriadin)

Liputan6.com, Garut - Meskipun level kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Garut, Jawa Barat turun ke level 2, tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) Garut mengingatkan masyarakat tetap berhati-hati dan tidak terlena dengan penurunan status tersebut.

"Dari data yang ada, ada dua daerah (di Jawa Barat) yang justru naik lagi, yang tadinya level 2 menjadi level 3," ujar Bupati Garut Rudy Gunawan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pelonggaran yang terjadi di masyarakat harus dilakukan secara terencana dan hati-hati, sehingga tidak menyebabkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Rudy mencontohkan dibukanya beberapa kawasan tempat wisata, yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, bakal dipantau dengan ketat tim assesment bentukan Satgas Penanganan Covid-19 Garut.

"Tim assesment ini kita sudah mulai mempersilakan mereka yang mempunyai tempat wisata untuk membuka wisatanya," kata dia.

Bahkan dalam pelaksanaannya, tim assesment menginstruksikan seluruh pengelola kawasan wisata untuk memperhatikan standar protokol kesehatan.

"Termasuk mengatur jumlah kunjungan maksimal 50 persen dari (total) kapasitas pengunjung," ujarnya.

Dengan upaya itu, politikus Gerindra tersebut berharap tidak menimbulkan peningkatan kasus Covid-19, sehingga raihan level 2 pada perpanjangan PPKM saat ini, bisa dipertahankan menuju level yang lebih aman dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka dalam masyarakat.

"Kita berharap dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban, di antaranya adalah bagaimana kita mempertahankan adanya sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan yang sangat ketat," pinta dia.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Simak video pilihan berikut ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya