Pj Gubernur Gorontalo dan Bupati Pohuwato Jamin Pelayanan Masyarakat Tetap Berjalan Usai Kerusuhan

Liputan6.com, Gorontalo - Usai aksi unjuk rasa yang berujung pada pembakaran Kantor Bupati Pohuwato membuat Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya turun tangan. Ismail Pakaya bahkan memilih bermalam di Kabupaten bagian Barat Gorontalo itu.

Dirinya akan memastikan, jika kondisi keamanan di Kabupaten Pohuwato harus benar-benar aman. Terlihat, ekspresi kekecewaan penjabat Gubernur Gorontalo terpancar jelas dari wajahnya.

Ia beberapa kali menahan dahinya dengan mata berkaca kaca saat memberikan keterangan pers. Dirinya hampir tidak menyangka aksi unjuk rasa berakhir dengan perusakan sejumlah fasilitas pemerintah.

“Saya akan ada di tempat ini sampai dengan besok untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban di Pohuwato,” kata Ismail.

Ia mendorong Bupati dan semua pegawai tetap melakukan pelayanan pemerintahan meski bangunan kantor hangus terbakar.

“Kantor ini adalah pusat layanan, pusat pemerintahan. Inilah yang menjadi penyesalan saya," ujarnya.

Menurut Ismail, sejatinya, kantor bupati itu dibiayai melalui pajak daerah, retribusi daerah dan itu berasal dari uang masyarakat. Jikalau warga sendiri yang membakar, berarti merugikan warga itu sendiri.

Sementara itu, Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga menyebut ada sejumlah fasilitas yang dirusak massa. Selain kantor bupati terbakar, kantor DPRD, dan rumah dinas bupati rusak.

“Kami sudah persiapkan, Insya Allah kami besok akan apel. Seperti disampaikan Pak Gubernur pelayanan tetap akan dilakukan. Mungkin besok kami akan berkantor di kantor di OPD lain,” kata Saipul.

Pihaknya belum bisa memastikan berapa kerugian dari aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis itu. Ia juga memastikan tidak ada pegawai yang menjadi korban.

Simak juga video pilihan berikut:

Sebelumnya, kerusuhan di Pohuwato bermula saat para penambang lokal menuntut agar pihak perusahaan mengembalikan lokasi warisan leluhur, yang memang sudah digarap mereka bertahun-tahun. Warga meminta, agar pihak perusahaan menghentikan aktivitas penambangan.

Tidak hanya diminta untuk menghentikan aktivitas penambangan. Mereka justru harus menyelesaikan sengketa dan ganti rugi lahan diduga sudah digarap oleh pihak perusahaan.

Lantaran tuntutan mereka tidak digubris pihak perusahaan, massa aksi akhirnya melakukan tindakan anarkis. Bahkan, kepolisian mencoba mengamankan aksi tersebut malah menjadi sasaran amukan massa.

Setelah melakukan perusakan di kantor perusahaan, massa aksi kemudian bergerak ke kantor Bupati Pohuwato. Mereka kemudian menuntut janji sang bupati untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Akan tetapi, saat berada di kantor bupati, mereka tidak ditemui oleh siapa pun. Hingga akhirnya massa terpaksa kembali bertindak anarkis hingga membakar kantor bupati.