Realisasi Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Langkat Masih Tunggu Anggaran 'Cair'

Liputan6.com, Medan - Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Program ini secara serentak dan resmi dilaksanakan pada Senin, 6 Januari 2025.

Informasi diperoleh Liputan6.com, Selasa (7/1/2025), Program Makan Bergizi Gratis belum berjalan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, Sumatera Utara (Sumut).

"Belum (Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis)" kata Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Syaiful Abdi, kepada wartawan.

Diungkapkannya, belum adanya anggaran dari pemerintah pusat menjadi alasan Program Makan Bergizi Gratis belum dilaksanakan di Kabupaten Langkat.

"Belum ada anggarannya," Saiful mengungkapkan.

Di Kota Binjai, Program Makan Bergizi Gratis juga belum terealisasi. Kepala Dinas Pendidikan Binjai, Edi Mulia mengatakan, bingung bagaimana program tersebut diberlakukan.

"Kami bingung, belum ada juknisnya. Dibilang mulai berjalan, kami enggak dapat konfirmasinya," Edi mengatakan pada Senin, 6 Januari 2025.

Edi Mulia tetap berupaya mencari tahu dan membentuk tim untuk mendatangi sekolah-sekolah tingkat dasar (SD) maupun menengah pertama (SMP).

"Saya keliling juga ke sekolah-sekolah yang ada di lima kecamatan Kota Binjai. Hasilnya belum ada (Program Makanan Bergizi Gratis) di Binjai," bebernya.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bersama unsur Forkopimda sudah melakukan seremoni peluncuran Program Makan Bergizi Gratis di salah satu sekolah dasar di Binjai Barat.

Pemerintah secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam rangka meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat Indonesia.

Peluncuran ini diawali dengan tahap awal yang menargetkan sekitar 3 juta penerima manfaat, termasuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Rencananya, cakupan penerima akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 15 juta orang pada Agustus 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa program ini telah melalui serangkaian uji coba sebelum peluncuran.

"Jika semua sesuai planning tanggal 6 Januari (2025)," kata Dadan, dikutip dari Liputan6.com, Senin, 6 Januari 2025).

Untuk menjalankan program ini, pemerintah mengoperasikan 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Setiap dapur umum mampu memasak 3.000–3.500 porsi makanan per hari.

Menurut Lalu Muhammad Iwan Mahardan dari BGN, SPPG ini berfungsi menyiapkan dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah dan komunitas sasaran. Lokasi dapur tersebar mulai dari Aceh hingga Papua.

Dalam sehari, setiap penerima manfaat akan menerima makanan senilai Rp10.000. Pemberian makanan disesuaikan dengan jadwal sekolah untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA.