Twitter Sewa Firma Hukum Ternama untuk Tuntut Elon Musk

Liputan6.com, Jakarta - Twitter telah menyewa firma hukum AS Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP yang bersiap untuk menuntut Elon Musk dan memaksanya untuk menyelesaikan akuisisi senilai USD 44 miliar atau Rp 658 triliun (asumsi kurs Rp. 14.964 per dolar Amerika Serikat) perusahaan media sosial, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

CEO Tesla Elon Musk, pada Jumat, 9 Juli 2022 mengakhiri kesepakatannya, mengatakan Twitter telah gagal memberikan informasi tentang akun palsu di platform, setelah itu ketua Twitter, Bret Taylor, bersumpah untuk melakukan perlawanan hukum.

Twitter berencana untuk mengajukan gugatan hukum awal pekan ini di Delaware, kata orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Twitter menolak berkomentar sementara firma hukum tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters di luar jam kerja.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz adalah salah satu penasihat hukum untuk rencana Musk untuk menjadikan Tesla privat pada 2018. Musk membuat tweet ada pendanaan dijamin untuk kesepakatan senilai USD 72 miliar untuk menjadikan Tesla privat tetapi tidak melanjutkan dengan tawaran .

Elon Musk dan Tesla masing-masing membayar denda perdata USD 20 juta, dan Musk mengundurkan diri sebagai kepala Tesla untuk menyelesaikan klaim Komisi Sekuritas dan Bursa AS, ia menipu investor.

Tim hukum Twitter yang ada termasuk Simpson Thacher & Bartlett LLP dan Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, baru-baru ini, perwakilan Twitter mengungkap laporan kepada media tentang upaya perusahaan untuk memberantas akun bot dan spam.

Paparan ini dilakukan selang beberapa waktu setelah Elon Musk batal beli Twitter seharga USD 44 miliar.

Sebelumnya, platform media sosial ini menmbagikan informasi tentang jumlah akun bot dan spam di Twitter kurang dari 5 persen dari total pengguna.

Selama briefing, perusahaan mengkonfirmasi jumlah bot memang kurang dari 5 persen dari jumlah pengguna dan angka ini tidak berubah sejak 2013.

Mengutip laporan Twitter via Reuters, Minggu (10/7/2022), perusahaan telah menghapus sekitar satu juta akun bot setiap hari.

"Karyawan secara manual memeriksa ribuan akun Twitter secara acak, dan menggunakan informasi publik dan internal untuk menghitung proporsi spam dan bot di jejaring sosial untuk selanjutnya dilaporkan ke pemegang saham," ujar Twitter.

Sebelumnya, tim Elon Musk tidak dapat memperkirakan jumlah bot dengan secara pasti. Twitter berpendapat, perhitungan eksternal data tidak efektif karena memerlukan "informasi pribadi."

Pada saat yang sama, perusahaan menolak untuk mengatakan mereka bermaksud memberikan data kepada Musk secara langsung.

Elon Musk mengumumkan dirinya batal membeli Twitter seharga USD 44 miliar atau sekitar Rp 659 triliun.

CEO Tesla itu menyebutkan, Twitter telah membuat pernyataan yang menyesatkan atas jumlah bot spam di platform jejaring sosial tersebut.

"Terkadang Twitter mengabaikan permintaan Musk, terkadang menolaknya karena alasan yang tampaknya tidak dapat dibenarkan," tulis pengacara Musk, Mike Ringler, sebagaimana dikutip dari NPR, Sabtu (9/7/2022).

Dia menambahkan, "Twitter juga terkadang mengklaim telah mematuhi permintaan Musk, sambil memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak dapat digunakan oleh Elon Musk dan timnya."

Sejumlah pahak hukum mengatakan, hal ini tidak menjadi alasan yang cukup untuk membatalkan kesepakatan senilai USD 44 miliar di mana Elon Musk akan dikenai denda yang besar.

Lebih lanjut, Elon Musk batal beli Twitter ikut berdampak pada para pekerja Twitter, yang dilaporkan oleh The Verge, dilarang untuk mengunggah cuitan atau komentar, terkait perjanjian merger tersebut.

Mengutip The Verge, Minggu (10/7/2022), permintaan ini disampaikan oleh Sean Edgett, penasihat umum Twitter, ke karyawan pada Jumat pekan ini. Dalam catatan itu, perusahaan menyatakan bahwa merger ini adalah masalah hukum yang sedang berlangsung.

Tercatat juga, Dewan Direksi sudah berkomitmen untuk menutup transaksi pada harga dan persyaratan yang disepakati dengan Elon Musk, dan berencana mengambil tindakan hukum untuk menegakkan kesepakatan merger.

"Mengingat bahwa ini adalah masalah hukum yang sedang berlangsung, Anda harus menahan diri dari Tweeting, Slacking, atau berbagi komentar apa pun tentang perjanjian merger," tulis memo tersebut.

"Kami akan terus berbagi informasi jika kami mampu, tetapi ketahuilah bahwa kita akan sangat terbatas pada apa yang dapat kita bagikan untuk sementara waktu," tambah memo itu.

Chief Executive Officer (CEO) Tesla Elon Musk mengatakan pihaknya akhiri kesepakatan USD 44 miliar atau sekitar Rp 658,89 triliun (asumsi kurs Rp 14.974 per dolar AS) untuk membeli Twitter. Hal ini karena Twitter dinilai telah melanggar beberapa ketentuan dari perjanjian merger.

Chairman Twitter, Bret Taylor menuturkan, dewan berencana untuk mengambil tindakan hukum menegakkan perjanjian merger.

"Dewan Twitter berkomitmen menutup transaksi pada harga dan persyaratan yang disepakati dengan Musk,” ia menulis, seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Sabtu (9/7/2022).

Dalam pengajuan, pengacara Elon Musk menuturkan, Twitter telah gagal dan menolak untuk menanggapi beberapa permintaan informasi tentang akun palsu dan spam di platform yang merupakan dasar kinerja bisnis perseroan.

"Twiter melakukan pelanggaran material terhadap beberapa ketentuan perjanjian itu, tampaknya telah membuat pernyataan dan menyesatkan yang diandalkan Musk saat memasuki perjanjian penggabungan,” demikian mengutip dari pengajuan itu.

Musk juga mundur karena Twitter memecat eksekutif tinggi dan sepertiga dari tim akuisis yang berbakat. Selain itu melanggar kewajiban Twitter untuk melestarikan secara substansial komponen material dari organisasi bisnisnya saat ini.

Pertempuran Hukum

Keputusan Musk kemungkinan akan hasilkan gejolak hukum yang berlarut-larut antara miliarder dan perusahaan berusia 16 tahun yang berbasis di San Francisco.

Merger dan akuisisi yang disengketakan berakhir di Pengadilan Delaware lebih sering berakhir dengan perusahaan kembali negosiasikan kembali kesepakatan atau pihak pengakuisisi membayar target penyelesaian untuk pergi, ketimbang hakim perintahkan agar transaksi diselesaikan.

Hal itu karena perusahaan target sering kali ingin selesaikan ketidakpastian seputar masa depan mereka dan terus maju.

Twitter bagaimanapun berharap proses pengadilan akan dimulai dalam beberapa minggu dan diselesaikan dalam beberapa bulan, menurut seorang yang ketahui masalah tersebut. Ada banyak preseden untuk negosiasi ulang kesepakatan.

Beberapa perusahaan melakukan reprice terhadap akuisisi yang telah disepakati ketika pandemi COVID-19 merebak pada 2020 dan memberikan kejutan ekonomi global.

Salah satu contoh ritel Prancis LVMH mengancam akan tinggalkan kesepakatan dengan Tiffany and Co. Peritel perhiasan AS setuju turunkan harga akuisisi.

“Saya akan mengatakan Twitter berada dalam posisi yang baik secara hukum untuk menyatakan itu memberinya semua informasi yang diperlukan dan ini adalah alasan untuk mencari alasan untuk keluar dari kesepakatan,” ujar Associate dean for Faculty Research Tulane Law School, Ann Lipton.