Bos Medco Energi Sebut Pasokan Gas Indonesia Masih Aman

Liputan6.com, Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menanggapi terkait masalah pasokan gas yang pernah disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Lantaran, jika pasokan gas tersebut bermasalah akan mengganggu operasional pabrik pupuk.

Meski demikian, Direktur Utama Medco Energi Internasional, Hilmi Panigoro menuturkan, pasokan gas bumi di Tanah Air hingga saat ini masih terbilang aman alias surplus.

"Kalau gas surplus, banyak, artinya sudah pakai ekspor masih cukup dalam negeri. Masalahnya pusat demand dan pusat supply enggak sama, sekarang di LnG Tangguh gas kebanyakan, makanya harus diangkut pakai LNG," kata Hilmi saat ditemui di Pacific Place, Rabu, 15 Februari 2023.

Menurut ia, masalah pasokan gas bisa ditangani dengan membangun infrastruktur yang lengkap di Indonesia. Sehingga suplai maupun demand di lokasi tersebut bisa teratasi.

"Kalau overall Indonesia di surplus, kadang-kadang supply center dan demand center tempatnya jauh, makanya harus ada LnG," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan dukungan penuh kepada pabrik pupuk di Aceh. Dukungan ini terutama untuk pasokan gas yang dibutuhkan pabrik yang baru diresmikan tersebut. 

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh. Keberadaan pabrik ini diharapkan bisa menggenjot produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.

"Saya minta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, di manajemen PIM sendiri, betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas, karena kuncinya ada di situ," kata Jokowi dikutip dari Antara, Jumat, 10 Februari 2023.

Jokowi meyakini bahwa pasokan gas tersebut menjadi kunci utama dari upaya menghidupkan kembali dua pabrik pupuk di Aceh, yakni PT PIM dan PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF). Presiden menyampaikan bahwa PIM dan AFF berhenti beroperasi sejak 2005 karena permasalahan pasokan gas.

Kepala Negara menyayangkan pembiaran kedua pabrik yang disebutnya aset besar itu terbengkalai bertahun-tahun, sehingga ia memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghidupkan kembali operasional kedua pabrik tersebut.

"Kalau harga gas sekarang masih mahal, ya karena memang semua harga energi sekarang ini mahal. Tapi suatu saat begitu harga turun, mestinya urusan gas ini bisa kita selesaikan dengan baik," ujar Jokowi.

Presiden meyakini apabila persoalan pasokan gas sudah bisa diatasi, operasional PIM bisa dioptimalkan dengan kapasitas produksi yang mencapai 570 ribu ton dikalikan dua, karena PIM memiliki dua fasilitas pabrik yakni PIM-1 dan PIM-2, menjadi 1,14 juta ton.

Sementara itu saat ini Presiden menyebut bahwa PIM baru bisa beroperasi dengan keluaran sebesar 500 ribu ton. Dalam sambutan peresmian pabrik pupuk NPK PIM, Presiden juga berharap fasilitas tersebut dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.

Presiden menjelaskan rantai pasok pupuk global masih bermasalah terdampak perang Ukraina-Rusia, mengingat Ukraina merupakan salah satu negara produsen pupuk terbesar dunia. Sedangkan Indonesia baru bisa memenuhi 3,5 juta ton dari kebutuhan pupuk nasional yang mencapai 13,5 juta ton.

Sebelumnya, Perusahaan energi Rusia, Gazprom mengatakan akan mengurangi pasokan gas alam melalui pipa tersisa menuju Eropa yang melewati Ukraina. 

Disebutkan, Gazprom akan memangkas aliran gas ke Moldova, sebuah negara di perbatasan barat daya Ukraina mulai Senin (28/11).

Dilansir dari CNN Business, Kamis (24/11/2022) melalui akun telegram resminya, Gazprom mengatakan akan memotong aliran gas melalui titik transit Sudzha, dengan jumlah sama yang diklaim ditahan Ukraina untuk mencapai Moldova.

"Volume gas yang dipasok oleh Gazprom ke GIS Sudzha untuk transit ke Moldova melalui wilayah Ukraina melebihi volume yang ditransmisikan di perbatasan Ukraina dengan Moldova," kata perusahaan itu.

Sebelumnya, perusahaan energi Ukraina Naftogaz membantah tuduhan yang menyebutnya menahan sebagian gas yang disalurkan melalui wilayahnya. "Sekali lagi, singkatnya ini tidak benar," terang Naftogaz.

Operator Sistem Transmisi Gas Ukraina (GTSOU) membeberkan dalam pernyataannya bahwa semua gas Rusia yang diterima di titik masuk Sudzha untuk transit selanjutnya ke Moldova dipindahkan ke titik keluar di sepanjang perbatasan bersama mereka.

"Ini bukan pertama kalinya Rusia menggunakan gas sebagai instrumen tekanan politik. Hal itu memanipulasi fakta untuk membenarkan keputusannya membatasi volume pasokan gas ke negara-negara Eropa," ujar Direktur Urusan Pemerintah dan Internasional di GTSOU, Olga Bielkova.

Selain itu, Direktur Energi, Iklim, dan Sumber Daya di Eurasia Group, Henning Gloystein juga mengungkapkan bahwa Moldova "di masa lalu telah menyimpan sebagian gasnya di Ukraina".

"Jadi argumen bahwa itu ditahan di Ukraina oleh Ukraina tidak dapat diperdebatkan," tegasnya.