Polda Jatim Geledah Kantor Wismilak, Begini Tangapan Manajemen

Liputan6.com, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan Gedung Grha Wismilak yang masih aktif beroperasi sebagai kantor administrasi pada Senin, 14 Agustus 2023.

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) membenarkan berita yang menyangkut tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan yang dilakukan Kepolisian Daerah Jawa Timur.

Manajemen Wismilak juga menegaskan, Gedung Grha Wismilak yang berlokasi di Jl Raya Darmo 36-38 Surabaya, telah dibeli oleh PT Gelora Djaja pada 1993 secara sah dengan status bersertifikat, sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Gedung Grha Wismilak telah digunakan sebagai kantor administrasi perusahaan sejak 1993 hingga saat ini dengan status sewa, dan selama periode waktu tersebut tidak ada permasalahan hukum yang terjadi menyangkut kepemilikan gedung.

"Manajemen Wismilak beserta seluruh karyawan Wismilak sangat menyesali dan merasa sangat dirugikan terkait tindakan penggeledahan dan usaha penyitaan yang dilakukan," tulis Manajemen Wismilak dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu (16/8/2023).

Saat ini, Manajemen Wismilak telah menempuh jalur hukum dan seluruh permasalahan menyangkut kejadian terhadap Gedung Grha Wismilak saat ini telah ditangani oleh Tim Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur Tbk.

Dengan demikian, Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional Wismilak tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Direktur Reskrimsus Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Farman mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah mengantongi tiga calon tersangka dugaan kasus pemalsuan akta otentik dan korupsi pada penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) tanah dan bangunan di Gedung Wismilak Surabaya.

Namun satu di antara calon tersangka itu ternyata sudah meninggal dunia.

“Harusnya tiga calon tersangka, tapi kita baru dapat kabar duka ada salah satu calon tersangka meninggal dunia,” ujar Kombes Farman kepada wartawan di Surabaya, Selasa (15/8/2023).

Kombes Farman menjelaskan, ketiga calon tersangka itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 266 dan 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Para calon tersangka itu ialah dari pihak penjual lahan bangunan yang kini bernama Grha Wismilak.

Farman menerangkan, obyek yang kini disita itu sudah ditempati Kepolisian RI sejak tahun 1945 hingga 1993 dan terakhir ditempati sebagai Markas Polresta Surabaya Selatan.

“Anehnya, dalam kurun waktu 1945 sampai 1993 pada posisi obyek ini masih dikuasai, kok ya bisa muncul HGB-HGB,” ucap Kombes Farman.

Memang, lanjut Kombes Farman, di tengah-tengah itu ada data tentang HGB mati yang kemudian menjadi dasar jual beli hingga penerbitan HGB baru. Namun, soal itu masih didalami.

“Kalau kita mengakui adanya HGB itu, sehingga akhirnya ada PPJB antara Nyono Handoko dengan Willy Walla terhadap pembelian HGB yang sudah mati dan obyek yang masih ditempati polisi tahun 1992,” ujarnya.

Kombes Farman menyebut, HGB nomor 648 dan 649 yang dijadikan dasar kepemilikan Grha Wismilak itu didasarkan pada SK Kanwil BPN Nomor 1051 dan 1052 yang ternyata tidak terdaftar atau tidak terregistrasi di BPN. Padahal, tidak mungkin HGB muncul berdasarkan SK yang tidak terdaftar di BPN.

Atas dasar itulah, dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik disimpulkan bahwa HGB yang kini dipegang pihak Wismilak diterbitkan melalui prosedur yang menyalahi aturan yang berlaku. "Karena itu pula, sangat mungkin nantinya akan ada tersangka dari pihak BPN," ucap Kombes Farman.

Terpisah, kuasa hukum PT Wismilak Inti Makmur, Sutrisno, mengatakan bahwa tanah dan gedung di sana dibeli kliennya pada 1993 dari seorang bankir bernama Nyono Handoko. Saat itu, kondisi gedung sudah kosong dan bersertifikat atas nama Nyono.

Gedung tersebut kemudian digunakan sebagai kantor oleh tiga perusahaan di bawah naungan Wismilak Group, yakni PT Wismilak Inti Makmur, PT Bumi Inti Makmur, dan PT Gelora Djaja.

Selama tiga puluh tahun ditempati, tidak ada permasalahan hukum diterima pihak Wismilak atas kepemilikan lahan dan gedung bersejarah itu.

“Tidak ada permasalahan hukum maupun tuntutan dan sebagainya, dan membelinya pun secara legal,” ujar Sutrisno.