BUKA Masuk Daftar Perusahaan Terbaik Asia-Pasifik 2025 Versi TIME Magazine

Liputan6.com, Jakarta PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) dengan bangga mengumumkan pencapaiannya sebagai salah satu dari 18 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Perusahaan Terbaik Asia-Pasifik 2025 versi TIME Magazine.

Penghargaan ini diberikan kepada 500 perusahaan di Asia-Pasifik berdasarkan tiga kriteria utama: kepuasan karyawan yang diukur melalui survei independen, kinerja keuangan yang mencerminkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir, serta transparansi dalam praktik bisnis berkelanjutan (ESG), termasuk komitmen terhadap emisi karbon rendah dan inklusivitas dalam kepemimpinan.

“Penghargaan dari TIME Magazine ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan bukti dari komitmen maupun kerja keras seluruh tim BUKA dalam menciptakan dampak positif melalui inovasi teknologi. Kami percaya bahwa strategi jangka panjang yang kami terapkan akan semakin memperkuat posisi kami dalam ekosistem digital di Indonesia sekaligus menjadikan praktik bisnis berkelanjutan sebagai salah satu hal utama bagi perusahaan,” ujar Direktur BUKA Victor Putra Lesmana dikutip Rabu (19/2/2025).

“Kami percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang menciptakan dampak sosial yang berarti. Dengan berbagai inisiatif ESG termasuk juga upaya pemberdayaan UMKM melalui Mitra Bukalapak, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat,” tutup Victor.

Sebelumnya, PT BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA) secara resmi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Harmas Jalesveva (Harmas) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut atas kewajiban finansial yang belum dipenuhi oleh Harmas terhadap BUKA.

Anggota Komite Eksekutif BUKA, Kurnia Ramadhana, menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil untuk memastikan keadilan bagi perusahaan dan menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha di Indonesia.

“Kami telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Harmas untuk menyelesaikan kewajibannya secara baik-baik. Namun, hingga saat ini tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana deposit yang telah kami bayarkan. Oleh karena itu, kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan PKPU agar Hakim Pengadilan Niaga dapat menilai dan mengambil keputusan yang adil,” ujar Kurnia dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Kurnia juga menambahkan bahwa kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Harmas dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh tempo, yang secara hukum harus diselesaikan. 

“Fakta-fakta yang kami ajukan sudah jelas. BUKA telah membayar sesuai kesepakatan, tetapi Harmas gagal memenuhi tanggung jawabnya dan tidak mengembalikan dana deposit tersebut. Kami berharap Pengadilan Niaga Jakarta dapat mengabulkan permohonan ini agar proses penyelesaian utang dapat berjalan dengan mekanisme hukum yang benar,” lanjutnya.

Sidang gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Harmas Jalesveva kepada emiten e-commerce PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) digelar di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Sidang kali ini digelar dengan agenda mendengar ahli dari pemohon, yaitu PT Harmas Jalesveva dan juga pihak Bukalapak sebagai tergugat. Gugatan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst ini, merupakan gugatan yang kesekian kali yang telah dilakukan oleh Harmas. 

Dalam putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024 tersebut Bukalapak dijatuhi denda sebesar Rp 107 miliar. Kuasa Hukum PT Bukalapak Ranto Simajuntak menjelaskan, sesuai dengan pernyataan ahli, kreditor lain yang dipermasalahkan penggugat tetap harus dihadirkan untuk membuktikan pihaknya memilik utang. Sejauh ini pihak penggugat tidak bisa melakukan hal itu.

“Ini kan persidangan sudah berakhir, bisa dibuktikan pemohon tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada kreditur lain. Karena itu secara alat undang-undang tidak boleh,” kata Ratno.

Bahkan, Ratno mengatakan, posisi penggugat belum sebagai kreditur karena masih proses peninjauan kembali.

“Kedua, kondisi pemohon sendiri bukan sebagai kreditur karena dia masih berproses dan dia belum bisa dikatakan memiliki utang karena belum sederhana itu tadi,” ucap Ratno.

Usai mendengarkan keterangan ahli dari dua pihak, Hakim memutuskan melanjutkan sidang pekan depan, dengan agenda pembacaan kesimpulan.