Pekerja Seni Surabaya Tuntut Aktivitas Hajatan hingga Hiburan Kembali Buka

Liputan6.com, Surabaya - Ribuan pekerja seni dan hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pekerja Seni Surabaya (APSS) menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota, di Surabaya, Jawa TimurRabu siang (12/8/2020).

Pekerja seni menuntut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mencabut Perwali 33 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan wali kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya.

Sebagian demonstran ini juga membawa poster yang bertuliskan Janda tak masalah asalkan ada Job aku bahagia.

"Kami datang ke Balai Kota Surabaya, agar Bu Risma mencabut Perwali 28 dan 33. Selain itu, Bu Wali Kota untuk bisa memberikan izin pelaksanaan hajatan dan hiburan, serta pagelaran seni budaya lagi," ujar Humas APSS, Agus Barera.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Jika nantinya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak mencabut dua Perwali tersebut, massa mengancam untuk menginap di Balai Kota Surabaya.

"Apabila Wali Kota dan Dinas terkait, tidak merealisasikan dua permintaan kami pada hari ini, kami akan menginap di sini, menginap dan bermalam di Balai Kota Surabaya," imbuhnya.

Sebelumnya, ratusan pekerja seni dan pekerja hiburan malam menggelar aksi damai di Jalan Sedap malam Surabaya, Senin, 3 Agustus 2020. Demonstran yang kebanyakan wanita ini membentangkan puluhan spanduk, salah satunya bertuliskan Gak Murel gak Mbadok.

Ratusan wanita modis ini menuntut agar Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) mencabut Perwali 33 tahun 2020, yang dirasa sangat merugikan bagi pengusaha, karyawan, dan pekerja di tempat hiburan malam.

Wanita pekerja malam juga meneriakkan agar Wali Kota Risma segera mencabut Perwali. “Cabut Cabut Cabut, kos kosan, susu dan beras bukan pemerintah yang bayar,” teriakan salah satu pendemo.

Senada dengan wanita pekerja malam, perwakilan pendemo diatas mobil juga menyatakan jika ,mereka berkumpul di Balai Kota Surabaya untuk menuntut agar Perwali di cabut.

“Dengan Perwali ini banyak sekali merugikan pekerja dan mengadu ke Pemuda Pancasila (PP), agar ibu wali kota mencabut perwali tersebut,” teriakannya.