PDIP Surabaya Puji Eri Cahyadi Berlakukan Jaminan Kesehatan Semesta

Liputan6.com, Surabaya - DPC PDIP Kota Surabaya menyambut positif pemberlakukan jaminan kesehatan semesta pada April mendatang.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwojono mengatakan, perbaikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Surabaya terlihat dengan adanya kerja sama Pemkot Surabaya dan BPJS Kesehatan pada 17 Maret lalu tentang berlakunya program Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) yang berlaku mulai 1 April 2021.

"Dimana Surat Keterangan Miskin (SKM) dihapus, dan cukup dengan menyerahkan KTP, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kami memuji langkah cerdas Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji," kata Adi dikutip dari Antara, Rabu (24/3/2021).

Menurut dia, PDIP akan mendukung penuh pemimpin baru Surabaya itu, yang mengusung semboyan "Meneruskan Kebaikan".

"Kami dukung penuh Pak Eri Cahyadi-Pak Armuji, yang bekerja untuk menuntaskan pandemi COVID-19. Semoga Surabaya segera memasuki zona hijau. Selain itu juga melakukan upaya-upaya pemulihan ekonomi, dan kebijakan-kebijakan lain yang pro rakyat. Yang membuat Surabaya lebih maju, lebih sejahtera, adil dan merata," kata Adi.

Adi mengatakan, PDIP Surabaya telah membahas agenda-agenda kerja kerakyatan dengan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, terutama yang berkaitan dengan kepentingan wong cilik.  Hal itu berlangsung dalam pertemuan di Kantor DPC PDIP Kota Surabaya, Selasa (23/3/2021).

"Pak Wali Kota dan Pak Wawali memulai tradisi yang bagus, dengan silaturahmi ke kantor partai-partai politik, salah satunya PDI Perjuangan. Kami ngobrol gayeng terkait pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19," kata Adi Sutarwijono.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Salah satu isu yang dibahas, kata Adi, vaksinasi terhadap para pedagang, pelaku UMKM dan pelaku sektor informal, serta para guru dan insan pendidikan.

Selain itu, lanjut dia, PDI Perjuangan juga menilai bahwa selama masa pandemi COVID-19, para pelaku UMKM, pedagang pasar, PKL, serta pelaku sektor informal, bisa bertahan hidup dan turut menggerakkan roda ekonomi Kota Surabaya.

"Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, para pedagang, guru, pelaku UMKM, harus diproteksi dari penularan COVID-19," kata Adi yang juga Ketua DPRD Surabaya ini.