Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel RUU KUHP

Sambungan telepon antara Menlu AS Antony Blinken dan Menlu RI Retno Marsudi membahas berbagai isu mulai dari ASEAN hingga KUHP baru RI.
Menlu Retno Marsudi mengunjungi Menlu AS Anthony Blinken di Washington D.C, Rabu (4/8/2021). (Foto: Twitter/@SecBlinken)
Telepon Menlu Retno, Menlu Blinken Ungkap Kekhawatiran AS soal KUHP Baru RI
Mahasiswa memasang spanduk di pagar saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (23/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK. (Liputan6.com/JohanTallo)
Demo Tanpa Izin Dipenjara 6 Bulan, Pasal 256 KUHP Baru Digugat ke MK
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pandangan pemerintah saat rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
KSP Bantah KUHP Jadi Alat Kekuasaan untuk Matikan Demokrasi
Banner Infografis UU KUHP Baru Tuai Kritik Keras. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis UU KUHP Baru Tuai Kritik Keras
Trevor Noah dan Menkumham Yasonna Laoly saat mengesahkan KUHP baru. Dok: YouTube Trevor Noah dan Liputan6.com
UU KUHP Baru Dijadikan Bahan Lawakan di Trevor Noah Daily Show
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menkumham Tak Yakin Hakim MK Segan Adili Gugatan RKUHP karena Takut Dipecat DPR
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat paripurna DPR di Jakarta, Selasa (6/12/2022). DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Setuju Pembahasan RKUHP tapi Walk Out saat Paripurna, Menkumham Pertanyakan Sikap PKS
Gedung DPR/MPR di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. (Liputan6.com/Devira Prastiwi)
DPR Gelar Paripurna Pengesahan RKUHP Hari Ini
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham Yasonna Laoly Minta Pendemo Tolak RKUHP Ajukan Gugatan ke MK
Aksi aktivis LBH Manado di tengah kegiatan dialog public RUU KUHP.
DPR soal Masih Banyak Menolak RKUHP: Tidak Bisa Puaskan Semua Pihak
Suasana rapat kerja antara Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiariej dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022). Rapat tersebut membahas penyampaian penyempurnaan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil sosialisasi Pemerintah. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Komisi III DPR Gelar Rapat RKUHP Hari Ini, Bahas Isu-Isu Krusial
Acara Sosialisasi RUU KUHP, di Surabaya, Selasa (15/11).
Gelar Sosialisasi di Surabaya, Kominfo Ajak Masyarakat Melek RUU KUHP
Acara Sosialisasi RUU KUHP, di Palu, Selasa (15/11).
Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi Palu Sosialisasikan RUU KUHP
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Graha Pengayoman Kemenkumham. (Merdeka.com/Bachtiarudin Alam)
Ungkap Tantangan Susun KUHP, Wamenkumham: Ubah Mindset Aparat Penegak Hukum
Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dengan tema “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP),” Kamis (3/11/2022).
Kemkominfo Gandeng UNNES Sosialisasikan RUU KUHP
Menparekraf Sandiaga Uno di The Weekly Brief with Sandi Uno.  (Liputan6.com/Henry)
Pasangan Belum Nikah Menginap di Hotel Bakal Terancam Pidana, Apa Tanggapan Sandiaga Uno?
Ilustrasi kamar hotel. (dok. pexels.com/Pixabay)
Check In Hotel Belum Nikah Bakal Terancam Pidana, Pengusaha Protes
Ilustrasi hotel (dok.unsplash/ reisetopia)
Check In Hotel Belum Nikah Bakal Kena Pidana, PHRI: Bikin Turis Asing Ogah ke Indonesia
Gedung Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejagung. (Liputan6.com/M Radityo Priyasmoro)
Kejagung Sebut RUU KUHP Telah Final Disusun Sebagai Pengganti Aturan Belanda
Dialog publik bertajuk revisi RUU-KUHP yang diselenggarakan oleh Kantor Staff Presiden (KSP) pada rabu 7 september 2022 di Grand Pullman Hotel Bandung, Jawa Barat. Foto: KND.
Ketua KND Minta Penguatan Posisi Hukum Penyandang Disabilitas di RUU KUHP
Banner Infografis Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui. (Liputan6.com/Trieyasni)
Dewan Pers Kirim DIM RKUHP ke DPR, Anggota Dewan Diminta Wajib Membahas
Banner Infografis Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui. (Liputan6.com/Trieyasni)
Pemerintah Didorong Libatkan Praktisi Hukum Sahkan RKUHP
Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan menteri-menterinya
Jokowi Minta Menterinya Pelototi 14 Isu Krusial di RUU KUHP
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers terkait Perkembangan COVID-19 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/1/2022) sore. (Dok Sekretariat Kabinet RI)
Jokowi Ingin Produk Hukum RUU KUHP Disetujui Masyarakat
Seorang wartawan membentangkan poster saat aksi solidaritas tolak kekerasan terhadap jurnalis di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (14/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Dewan Pers Sebut RUU KUHP Mengancam Kebebasan Pers
Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti naiknya elektabilitas PSI dalam survei SMRC menunjukkan tren positif di masyarakat. (Istimewa)
PSI: RUU KUHP Berpotensi Lahirkan Diskriminasi
Banner Infografis Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Draf Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui
Banner Infografis Revisi KUHP Hidupkan Kembali Pasal Karet? (Liputan6.com/Triyasni)
HEADLINE: Draft Final RKUHP Ancam Penghina Presiden dan Wapres 3,5 Tahun Bui, Pasal Karet?
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej saat raker bersama Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Komisi III dan Pemerintah bersepakat menyelesaikan RUU tentang KUHP khususnya terkait 14 isu krusial RUU KUHP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai ketentuan perundang-undangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Komisi III Pastikan 14 Isu Krusial RKUHP Masih Akan Dibahas Pada Masa Sidang Selanjutnya
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) saat menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Draft Final RKUHP, Hina Presiden dan Wapres Terancam 5 Tahun Penjara
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) saat menyerahkan naskah RUU KUHP dan RUU tentang Permasyarakatan yang telah disempurnakan kepada Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir (kanan) saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Wakil Menkumham Serahkan Draft KUHP pada DPR, Ungkap Dua Pasal Krusial Dihapus
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham Sampaikan Progres RKUHP ke Komisi III DPR Hari Ini
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej di Graha Pengayoman Kemenkumham. (Merdeka.com/Bachtiarudin Alam)
Wamenkumham: Penyerangan Martabat Presiden Jadi Delik Aduan dalam RUU KUHP
Personel Brimob berjaga di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (25/6/2019). Jelang sidang pembacaan putusan akan digelar pada Kamis (27/6), sekitar 47.000 personel keamanan gabungan akan disiagakan di Ibu Kota DKI Jakarta. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Hakim MK Pertanyakan Keseriusan Pemerintah dan DPR soal Finalisasi RUU KUHP
Suasana rapat paripurna ke-15 masa sidang IV tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Rapat beragendakan mendengar laporan Baleg DPR terkait penetapan prolegnas RUU Prioritas tahun 2021. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Baleg DPR Sepakat Revisi UU ITE hingga RUU KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Ahli dari TKN Prof Edward Omar Syarief Hiariej saat mengikuti sidang sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Sidang beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli dari pihak terkait yakni paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Wamenkumham Sebut RUU KUHP Bisa Selesaikan Lapas yang Kelebihan Kapasitas
Mahfud MD (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Soal RUU KUHP, Mahfud Md Paham Tak Semua Masyarakat Bakal Setuju
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Akademisi Sebut Tak Masalah Ada Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Definisi Harus Jelas
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Pemerintah Kembali Utak-Atik RUU KUHP, Berjalan Mulus?
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Wamenkumham: DPR Sepakat RUU KUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Foto: Anggota Komisi III DPRD RI, Benny Harman (Liputan6.con/Ola Keda)
Politisi Demokrat Sindir Mahfud Md yang Berubah Sikap soal Pasal Penghinaan Presiden
Menkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menkumham Tegaskan RUU KUHP Masih Disosialisasikan
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat menyampaikan keterangan terkait penundaan pengesahan RUU KUHP di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9/2019). Menkumham juga mengklarifikasi beberapa isu terkait draft RUU KUHP. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Menkumham Yasonna Klaim RUU KUHP Dapat Respons Positif Masyarakat
Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman saat memberikan keterangan pers di Kantoor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (8/11/2017). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Polemik RKUHP, Habiburokhman Usul Pasal Penghinaan Presiden Dialihkan ke Perdata
Joko Widodo atau Jokowi membacakan sumpah jabatan saat dilantik menjadi Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. (Liputan6.com/JohanTallo)
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Beda dengan yang Dicabut MK
Mural bertulis '#TolakRKUHP' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Anggota DPD Ini Tolak Pasal Penghinaan Lembaga Negara di RUU KUHP, Begini Penjelasannya
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membawa bendera Partai Demokrat usai terpilih secara aklamasi dalam Kongres V Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Minggu (15/3/2020). AHY menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketum partai. (Liputan6.com/Dok Partai Demokrat)
Demokrat Minta Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP Dikaji Kembali
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
KSP: Pidana Penghinaan Presiden di RUU KUHP untuk Jaga Wibawa Kepala Negara
Mahasiswa membawa poster bertulis 'Mosi Tidak Percaya' saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (23/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak pengesahan RUU KUHP dan revisi UU KPK. (Liputan6.com/JohanTallo)
Aliansi Sebut Pemerintah Tak Libatkan Banyak Elemen Terkait Sosialisasi RUU KUHP
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Saat Diwawancarai Sejumlah Media di Serang, Banten. (Foto: Yandhi Deslatama/Liputan6.com)
PSI Tolak Pasal Penghinaan Presiden dan DPR di RUU KUHP
Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin bersiap memperkenalkan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (25/10/2019). 12 Wakil Menteri datang dari berbagai macam latar belakang dengan harapan dapat membantu kerja para menteri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
DPR soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP: Harus Dibedakan dengan Kritik
Menko Polhukam Mahfud Md. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)
Mahfud Md Sebut UU Hukum Pidana Sudah Usang, Pengesahan RUU KUHP Mendesak
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Soal RUU KUHP, Pemerintah Janji Buka Ruang Diskusi Publik Seluasnya
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
AJI dan IJTI Minta Pemerintah-DPR Tunda Bahas RUU KUHP Saat Pandemi Corona
Mural bertulis 'Menolak RKUHP Bukan Menunda' terpampang pada dinding di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Mural tersebut respons dari seniman Jakarta terhadap RUU KUHP yang dinilai mencederai tatanan demokrasi. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
Pandemi Corona, Komnas HAM Minta Pemerintah Tunda Pengesahan RKUHP
Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/2/2020). RDP membahas penjualan kondensat jatah negara yang ditaksir merugikan negara Rp 37 triliun. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Komisi III DPR Bahas Pasal Krusial di RUU Pemasyarakatan dan KUHP
Menkumham Yasonna Laoly mengikuti Rapat Kerja dengan Baleg DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/1/2020). Baleg DPR membuka peluang mengurangi jumlah RUU program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2020-2021 dari 50 RUU menjadi 40 RUU prolegnas prioritas. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menkumham Minta RUU KUHP Dibahas Kembali, Minta DPR Surati Jokowi
DPR bersama pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim
Komisi III DPR Bahas Kelanjutan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan
Menkumham Yasonna Laoly didampingi jajarannya mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat membahas rencana strategis Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK RI semester I tahun 2019, dan tindak lanjut RUU. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menkum HAM Sebut Beberapa Pasal di RUU KUHP Perlu Dibahas Ulang
Ilustrasi Foto Berkas atau Dokumen. (iStockphoto)
Arsul Sani Sebut RUU KHUP Kembali Dibahas 2020
Loading