Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel uu cipta kerja

Menurut UU Cipta Kerja, perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawan tetap dan tidak tetap sesuai dengan masa kerja.
Ilustrasi uang. (via: istimewa)
Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja, Simak di Sini!
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza memberikan keterangan kepada media terkait komitmen dengan Apple di Kantor Kementerian Perindustrian, 26 Februari 2025. (Dok Kemenperin)
Kemenperin: Lapangan Kerja Tumbuh 1 Juta, PHK 48 ribu
Ilustrasi uang rupiah, THR. (Gambar oleh Eko Anug dari Pixabay)
Bagaimana Cara Menghitung THR yang Sesuai UU Cipta Kerja? Ini Penjelasan Lengkapnya
Gunakan dana THR untuk kebutuhan terpenting, jangan sampai termakan diskon spesial hari raya. (Foto: Freepik/jcomp)
Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja, yang Merasa Karyawan atau Pegawai Wajib Baca!
Gunakan dana THR untuk kebutuhan terpenting, jangan sampai termakan diskon spesial hari raya. (Foto: Freepik/jcomp)
Perhitungan THR Menurut UU Cipta Kerja, Panduan Lengkap untuk Karyawan
perbedaan pkwt dan pkwtt ©Ilustrasi dibuat AI
Perbedaan PKWT dan PKWTT, Pekerja dan Perusahaan Wajib Paham
Ilustrasi wellness - spa. (dok. Unsplash.com/caishan119)
Kaleidoskop 2024: Heboh Pajak Hiburan Naik 75%, Nyanyian Inul hingga Gugatan ke MK
omnibus law itu apa ©Ilustrasi dibuat AI
Omnibus Law Itu Apa? Ini Pro Kontra dan Dampaknya di Indonesia
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta saat menghadiri Rakor bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabodetabek dan Jawa Barat. (Istimewa)
Perjalanan Satgas UU Cipta Kerja, dari Pembentukan hingga Pembubaran
Infografis 12 Poin Penting Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Abdillah)
Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Ini Pandangan Guru Besar UGM
Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
MK Kabulkan Gugatan Buruh soal UU Cipta Kerja, Pengusaha Bilang Begini
Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (Delvira Hutabarat).
Temui Dasco di DPR, Said Iqbal Minta Buruh Sabar dan Tenang
Dua konfederasi buruh tebesar di Tanah Air yaitu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan Pemerintah untuk patuh menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan, perjuangan panjang buruh selama 4 tahun baik di jalanan maupun secara konstitusi janganlah kembali diabaikan. (Istimewa)
Buruh Wanti-Wanti Pemerintah Patuhi Putusan MK
Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
MK Kabulkan Uji Materi UU Cipta Kerja, DPR: Angin Segar bagi Buruh
Mereka juga mendesak pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (BAY ISMOYO/AFP)
Ada Putusan MK, Buruh Minta Perusahaan Stop Rekrut Outsourcing
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
Usai Putusan MK, Buruh Ngotot Minta UMP 2025 Naik 10%
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).
Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Keputusan MK Soal UU Ciptaker Tak Dijalankan
Polisi bersenjata lengkap melakukan pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Putusan MK soal UU Cipta Kerja Ganggu Iklim Investasi?
Banner Infografis MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja dan 12 Poin Pentingnya
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, Ekonom: Angin Segar Buat Buruh
Seorang mahasiswa dari Mahasiswa Independen secara simbolis menginjak salinan naskah UU Cipta Kerja di depan Gedung MK, Jakarta, Selasa (27/10/2020). Mahasiswa menyatakan aksi tersebut bentuk ketidakpercayaan kepada MK bila proses uji materi UU Cipta Kerja dilakukan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja, Perubahan Pentingnya?
Menko Airlangga dalam Kadin Indonesia Reception Dinner, di Jakarta, Jumat (1/11/2024). (dok: Arief)
Menko Airlangga Minta Pengusaha Tak Khawatir Soal Putusan MK soal Cipta Kerja
Ratusan karangan bunga dari serikat buruh memenuhi Gedung Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sejak pagi ratusan karangan bunga berdatangan ke Mabes Polri dari berbagai serikat buruh dari seluruh Indonesia.
Gugatan UU Cipta Kerja Dikabulkan, Buruh Kirim Ratusan Karangan Bunga ke MK dan Polri
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
Menaker Ajak Pengusaha dan Buruh Bahas Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Polisi bersenjata lengkap melakukan pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (7/11/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Buruh: Hanya Redaksional dan Tak Ubah Substansi
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
MK Kabulkan Gugatan UU Cipta Kerja, Kemnaker Rapatkan Barisan
Mereka juga mendesak pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (BAY ISMOYO/AFP)
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja, Positif atau Negatif?
Mereka juga mendesak pemerintah mencabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. (BAY ISMOYO/AFP)
Poin Penting Gugatan UU Cipta Kerja, Salah Satunya Tentang Pembentukan UU Tenaga Kerja Baru
Ketua Umum DPP MKGR Adies Kadir. (foto: Istimewa).
DPR Akan Kaji Usulan MK Soal Pembuatan UU Ketenagakerjaan Baru
Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, MK Perintahkan UU Ketenagakerjaan Baru Digodok
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Terkait UU Cipta Kerja, Buruh Bilang Begini
Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)
Ribuan Buruh Aksi di MK Besok Kamis 31 Oktober, Kawal Putusan Terkait UU Cipta Kerja
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ribuan Buruh Demo Besar-besaran 31 Oktober 2024 Besok
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 1 Mei 2023. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)
Banyak Menteri Pro UU Cipta Kerja, Buruh Pesimis dengan Kabinet Merah Putih
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
3 Ribu Buruh Ancam Demo Besar-besaran 24 Oktober 2024
Penampakan kondisi rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024) yang disebut sudah tidak layak huni. Anggota DPR RI periode 2024-2029 sudah tidak mendapat fasilitas rumah dinas, namun diganti dengan uang tunjangan perumahan. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)
Metro Sepekan: Melihat Sunyinya Malam di Kompleks Rumah Jabatan DPR yang Diklaim Tak Layak
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Buruh Gelar Demo 7 Hari Berturut-turut Mulai 24 Oktober 2024, Ini Tuntutannya
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun. (merdeka.com/Arie Basuki)
Buruh Ungkap Dampak Nyata Deflasi Beruntun, Turunnya Produksi hingga PHK
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 1 Mei 2023. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)
Partai Buruh Minta Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
Sejumlah buruh menyalakan bom asap saat menutup aksi Hari Buruh Internasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (5/1/2019). Aksi May Day 2019 di Jakarta ditutup oleh buruh dengan menyalakan kembang api sebagai simbol berjalannya demo dengan damai. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Buruh Tolak Iuran Tambahan Dana Pensiun
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. (Foto: Liputan6.com/Maulandy R)
Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Apindo Undang Rosan hingga Menaker
Permukiman kumuh diantara gedung pencakar langit di kawasan Petamburan, Jakarta, (11/7). Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, namum masih banyak ketimpangan yang terjadi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
KPPOD: Revisi UU Pilkada Bakal Ciptakan Kantong Kemiskinan di Daerah
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Demo Buruh Hari Ini, Kepung Mahkamah Konstitusi Desak UU Cipta Kerja Dicabut
Ketua Pokja Sinergi Substansi dan Sosialisasi, Tina Talisa mengatakan bahwa mayoritas pemilik usaha yang terdaftar di website OSS RBA adalah perempuan, sehingga perempuan menjadi tulang punggung kemajuan UMKM di Indonesia.
Satgas UU Cipta Kerja Apresiasi Perempuan Pemilik Usaha Mikro
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar serial FGD pertama untuk penerbitan buku yang mengusung tema, "Tranformasi dan Reformasi Kebijakan Melalui UU Cipta Kerja" bersama pakar di Jakarta, 30 Juli 2024.
Satgas Gelar Serial FGD untuk Terbitkan Buku Progres UU Cipta Kerja
Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta saat menghadiri Rakor bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jabodetabek dan Jawa Barat. (Istimewa)
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Rakor Dengan DPMPTSP Jabodetabek
Foto: Kemenkumham
Perda Izin Lingkungan di Pangkalpinang Dievaluasi, Ada Apa?
Kemudian bergerak menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat dan puncak aksi akan berlangsung di Istana Jakarta. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ribuan Buruh Turun ke Jalan di Jakarta, Tuntut Pembatalan UU Cipta Kerja
Gerakan aliansi buruh bersama rakyat melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa menolak pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Jakarta, Kamis (27/6/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
9 Alasan Buruh Gugat UU Cipta Kerja hingga Demo Kepung MK-Istana Negara Hari Ini
Buruh dari KSPI saat berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (12/4/2021). Buruh menutut pembayaran THR 2021 secara penuh, meminta MK membatalkan Omnibus Law, pemberlakuan UMSK, dan mendesak Kejaksaan Agung mengusut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
2 Tuntutan Utama Buruh yang Geruduk MK dan Istana Negara Hari Ini 8 Juli 2024
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Ribuan Buruh Geruduk MK-Istana Negara Hari Ini 8 Juli 2024, Soroti PHK hingga Upah Murah
Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Serikat Pekerja Nasional (SPN) demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Aksi tersebut untuk memperingati May Day serta menolak Omnibuslaw UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan meminta klaster ketenagakerjaan kembali ke substansi UU Nomor 13 Tahun 2003. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Tolak Upah Murah hingga Outsourcing, Buruh Desak Cabut UU Cipta Kerja untuk 9 Alasan
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion bersama dengan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. (Istimewa)
Satgas Sosialisasi UU Cipta Kerja: Nilai-Nilai Pancasila Harus Diaplikasikan
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja gelar seminar umum yang bertemakan “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Berkeadilan Sosial” di Yogyakarta, 4 Juli 2024 (Istimewa)
Bawa Spirit Pancasila, UU Cipta Kerja Dinilai Wujudkan Kebijakan yang Berkeadilan Sosial
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) menggelar workshop dan coaching clinic bertemakan "Kemudahan Perizinan Berusaha Sebagai Implementasi UU Cipta Kerja" di Pontianak.
Sosialisasikan Kemudahan Perizinan Usaha, Satgas UU Ciptaker Gelar Coaching Clinic di Pontianak
Ilustrasi investasi Properti (Liputan6.com/Andri Wiranuari)
Pengusaha Properti Pertanyakan Kerancuan Regulasi Permen KLHK, Ini Alasannya
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengakui implementasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan waktu. Mengingat ada harapan tinggi yang sebelumnya ditaruh para kalangan pengusaha itu.
Pengusaha Akui Terlalu Berharap Tinggi pada Omnibus Law Cipta Kerja, Apa Hasilnya?
Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/2/2021). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meyakini tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi sektor properti khususnya rumah tapak. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Ini Dia Mesin Penggerak Program 3 Juta Unit Rumah Probowo-Gibran
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam Kick-off Technical Meeting Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/1/2024). (Dok Kemenko Perekonomian)
Kemenko Perekonomian Luncurkan Buku Saku Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Senin 1 Mei 2023. (Merdeka.com/Rahmat Baihaqi)
Buruh Titip Usulan Revisi UU Cipta Kerja ke Prabowo
Loading