GoPro Pangkas Ratusan Karyawan

GoPro akan memangkas 15 persen tenaga kerjanya dan menutup divisi hiburan. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban biaya perusahaan.

oleh Andina Librianty diperbarui 03 Des 2016, 17:00 WIB
Diterbitkan 03 Des 2016, 17:00 WIB
GoPro Hero5
GoPro Hero5 Edisi Black dan Session (Sumber: Wired)

Liputan6.com, California - GoPro Inc (GoPro) akan memangkas 15 persen tenaga kerjanya dan menutup divisi hiburan. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban biaya perusahaan.

Dilansir Bloomberg, SabtuĀ (3/12/2016), GoPro dalam keterangan resminya mengumumkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu berdampak pada lebih dari 200 pekerja full-time.

Selain itu, Tony Bates yang ditunjuk sebagai Presiden pada Juni 2014, akan mengundurkan diri pada akhir tahun ini. Ia sebelumnya adalah Executive Vice President Microsoft dan Chief Executive Officer (CEO) Skype Technologies SA.

Proses restrukturisasi ini akan mengurangi biaya operasional sekira US$ 650 juta dan bisa mencapai tujuan perusahaan untuk mengembalikan keuntungan pada tahun depan. Sedangkan restrukturisasi sendiri memakan biaya US$ 33 juta.

Ā Adapun penutupan divisi hiburan merupakan sinyal perusahaan mempersempit visinya.

"Mereka fokus pada berbagai kegiatan inti mereka, sedangkan yang lain tidak menghasilkan uang dan mereka tidak bisa melanjutkannya. Hiburan adalah bagian dari merek, tapi itu tidak menghasilkan keuntungan dan bukan merupakan inti perusahaan, jadi akhirnya hal itu tidak ada lagi," jelas analis Cowen & Co LLC, Rob Stone.

GoPro saat ini tengah berjuang untuk kembali meraup keuntungan. Dua produknya, Hero5 dan drone Karma yang dirilis pada Oktober 2016, gagal memenuhi ekspektasi manajemen.

Pada awal November 2016, GoPro menurunkan prediksi penjualan tahunan, mengingat pendapatan kuartal III lebih rendah daripada estimasi rata-rata analis.

GoPro menyebut, hasil negatif tersebut karena ada masalah pada proses produksi yang terjadi pada Karma. Sepekan setelah peluncuran drone itu, GoPro menarik kembali sekira 2.500 unit.

Selain itu, perusahaan juga menghadapi gugatan kelompok, yang mengklaim bahwa perusahaan melanggar hukum sekuritas federal dengan membuat pernyataan salah dan menyesatkan tentang drone tersebut.

(Din/Isk)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya