Nigeria Pertimbangkan Buka Blokir Twitter, Asalkan Patuhi Syarat dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Nigeria Muhammadu Buhari pada Jumat lalu mengatakan akan mempertimbangkan pencabutan pemblokiran Twitter, jika perusahaan itu memenuhi beberapa persyaratan.

Dalam pidato hari kemerdekaan Nigeria, Buhari menyebut Twitter sudah mencoba menghubungi pemerintah setempat untuk menyelesaikan larangan tersebut.

Buhari, seperti dikutip dari The Verge, Senin (4/10/2021), mengatakan komite kepresidenan telah berdiskusi dengan perusahaan media sosial Amerika Serikat itu untuk mengatasi masalah-masalah utama.

Masalah-masalah yang dimaksud, termasuk keamanan dan kohesi nasional, registrasi, kehadiran fisik dan perwakilan, perpajakan yang adil, penyelesaian sengketa, dan konten lokal.

"Menyusul keterlibatan yang luas, masalah sedang ditangani, dan saya telah mengarahkan agar penangguhan dicabut tetapi hanya jika kondisinya terpenuhi untuk memungkinkan warga kami melanjutkan penggunaan platform untuk bisnis dan keterlibatan positif," ujarnya. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Buhari mengatakan, "Media sosial adalah platform yang memungkinkan jutaan orang Nigeria terhubung dengan orang-orang terkasih, mempromosikan bisnisnya, bersosialisasi, dan mengakses berita dan informasi lainnya."

Namun, Buhari juga mengatakan bahwa beberapa pengguna menyalahgunakan platform, untuk mengatur, mengoordinasikan, dan melakukan kegiatan kriminal, menyebarkan berita palsu, dan mempromosikan sentimen etnis dan agama.

Sebelumnya, dikutip Tech Crunch, Buhari memutuskan penangguhan operasional Twitter pada 5 Juni lalu, usai mereka menghapus unggahan Buhari, yang mengancam akan menghukum para separatis regional.

Direktur Amnesty Internasional di Nigeria, Osai Ojigho mengkritik, "Menangguhkan Twitter di Nigeria hanyalah satu lagi cara menyatakan bahwa hak-hak rakyat tidak penting dan yang penting hanyalah apa yang diinginkan oleh negara."

Menurutnya, pemblokiran layanan adalah preseden berbahaya.

Amnesty pun meminta pihak berwenang di Nigeria untuk segera membatalkan pemblokiran Twitter dan rencana-rencana lainnya untuk membungkam media, menekan ruang sipil, dan melanggar HAM di Nigeria.

Pada bulan Agustus, Menteri Informasi Nigeria Lai Mohammed mengatakan pemerintah tengah berbicara dengan Twitter untuk mengembalikan operasi perusahaan di negara itu.

Ia mengungkapkan, dari 10 permintaan yang diminta pemerintah, keduanya baru sepakat soal tujuh hal. Masalah yang belum diselesaikan seperti pendirian kantor lokal, pembayaran pajak, serta bekerja sama untuk mengatur konten dan cuitan berbahaya.

Terkait pernyataan terbaru Buhari, juru bicara Twitter pun menyatakan mereka terus melakukan pembicaraan dengan pemerintah Nigeria, serta berkomitmen memetakan jalan ke depan untuk pemulihan platformnya, demi semua orang di sana.

"Diskusi dengan pemerintah Nigeria berlangsung dengan kehormatan dan produktif, kami berharap layanan ini segera dipulihkan," katanya.