Luhut Tersinggung Pengumpulan Pajak Indonesia Disamakan dengan Nigeria

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sempat tersinggung soal pengumpulan pajak Indonesia yang disamakan dengan Nigeria. Sederet langkah efisiensi pun dirancang, termasuk mengandalkan teknologi.

Dia mengisahkan, Bank Dunia menyamakan tingkat pengumpulan pajak Indonesia dengan Nigeria. Bank Dunia menyatakan Indonesia buruk dalam aspek pengumpulan pajak tadi.

"Sebenarnya waktu World Bank datang ke kantor saya, tiga minggu yang lalu, dia kasih presentasi, mengatakan Indonesia salah satu negara yang koleksi pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria waktu itu, saya agak tersinggung juga itu, kok iya? saya ke Nigeria dua kali," ungkap Luhut dalal acara Semangat Awal Tahun 2025, di Menara Global, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Menanggapi itu, Luhut mengungkapkan rencana pemerintah yang membangun sistem terintegrasi bernama Government Technology (GovTech). Salah satu acuannya adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang berhasil mengontrol mobilitas masyarakat dan menjaga penyebaran Covid-19.

Berikutnya, ada Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) yang mengintegrasikan data eksplorasi mineral dan setoran pajak ke negara. Dengan begitu, setoran pajak dari ekspor mineral dan batu bara bisa terpantau secara digital.

"Kita tahu jumlahnya berapa, produksinya berapa, kalorinya berapa, dia mau ekspor berapa, dia sudah bayar royalty belum, sudah bayar pajak belum, ada utang di pemerintah belum. Once itu terjadi, otomatis blocking. Itu sekarang sudah jalan dan itu menaikkan penerimaan negara 40 persen, 30-40 persen," terangnya.

Luhut turut menyoroti nilai pengendalian investasi yang dinilai belum efisien. Hal itu membuat Indonesia kehilangan potrnsi hampir USD 60-70 miliar. Semuanya disebut telah ditata oleh pemerintah.

"Nah ini semua kita tata ini, kita urut ini semua, identifikasi semua masalah ini. Nah oleh itu World Bank bilang, 'eh kalau kalian bisa collect pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapat 6,4 persen dari GDP kalian'," ucap Luhut.

"Itu equivalent kepada kira-kira Rp 1.500 triliun. Potensi yang kita bisa ambil. Dan itu kita pelajarin, akhirnya kita usulkan pada Presiden, di DEN itu kita berbincang," ia menambahkan.

Sebelumnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dinilai masih sangat rendah. Melihat hal itu, kehadiran Administrasi Perpajakan (Coretax) diharapkan memberi potensi penerimaan pajak.

Hal itu disampaikan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers, Kamis (9/1/2025).

Soal tingkat kepatuhan, Luhut mencontohkan, kepemilikan mobil dan sepeda motor kurang lebih mencapai 100 juta, tetapi yang patuh membayar pajak hanya 50 persen

"Seperti contoh ya, mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah," ujar Luhut.

Luhut menuturkan, adanya Administrasi Perpajakan (Coretax) memberikan potensi penerimaan pajak sebesar Rp1.500 triliun. Potensi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. 

Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun dapat dikumpulkan secara bertahap. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan sebagian dana ini akan dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti UMKM, guna meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Nanti (dana potensi) dialokasikan kepada seperti UMKM untuk mendorong tadi purchasing power daripada kelas menengah bawah," ujar dia.

Selain itu, program-program seperti penyediaan makanan bergizi dan pendanaan desa juga akan menjadi bagian dari alokasi dana tersebut. Dengan kombinasi kebijakan ini, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dianggap realistis untuk dicapai, meskipun membutuhkan strategi dan eksekusi yang terukur. 

"Dan itu saya kira dengan sekarang program makan bergizi dan jumlah dana desa kalau Anda hitung, saya akan loncat-loncat ya, karena banyak yang mau disampaikan. Itu 8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible," kata Luhut.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait masyarakat yang mengeluhkan implementasi Administrasi Perpajakan (Coretax). Menurutnya jika ada yang kurang itu adalah hal yang wajar, karena sistem tersebut baru diimplementasikan.

Luhut menyebut potensi implementasi dari Coretax ini dapat menghimpun pajak dengan berkontribusi 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp1.500 triliun.

"Kalau ada kurang sana sini wajar karena sistemnya baru imlementasi. kami percaya DJP akan mengimprov sistemnya akan berjalan baik," kata Luhut dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

"Dan saya lihat sih kalau kita lakukan dengan baik dan semua sepakat, jangan berkelahi, jangan terus kritik-kritikkan dulu, biarkan jalan dulu. Nanti ya kritik, berikan kritik," lanjut dia.

Dia menyebut salah satu permasalahan di Indonesia adalah tumpang tindihnya kebijakan. Sehingga pihaknya menganut satu kebijakan untuk menjadi tujuan bersama dalam digitalisasi.

"Ini game changer buat Indonesia. Dan kami kepada Presiden (Prabowo Subianto) membrief itu kemarin cukup detail. Dan beliau saya juga senang sekali. Beliau sangat responsif dan sangat memahami juga masalah ini. Tidak ada yang kita perlu salahkan. Ya ini salah kita rame-rame," jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah akan berguru dengan India untuk implementasi digitalisasi di Indonesia ke depannya. "Tim akan ke India nanti dalam 10 hari ke depan. Dan Presiden sudah merintahkan untuk itu. Kita akan belajar pengalaman dari India. Walaupun kita sudah banyak paham juga," tutup Luhut.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com