Meta Cabut Konten Berita dari Facebook dan Instagram di Kanada

Liputan6.com, Jakarta - Meta mengumumkan bakal mencabut konten-konten berita di Facebook dan Instagram, dari seluruh pengguna di Kanada, sebelum diberlakukannya Online News Act (Bill C-18) di negara itu.

"Hari ini, kami mengonfirmasi bahwa ketersediaan berita di Facebook dan Instagram untuk semua pengguna di Kanada akan dihentikan sebelum Undang-Undang Berita Online (Bill C-18) berlaku," bunyi pengumuman itu.

Menurut Meta, demi patuh terhadap RUU C-18 yang akan disahkan Parlemen Kanada pada 22 Juni 2023 waktu setempat, konten dari outlet berita termasuk penerbit dan penyiar, tidak akan lagi tersedia di sana.

Mengutip blog resminya, Jumat (23/6/2023), perubahan ini tidak akan mempengaruhi produk seperti Instagram dan Facebook bagi pengguna di Kanada.

Selain itu, Meta juga mengklaim akan terus memerangi misinformasi dan telah membangun jaringan cek fakta global, serta bermitra dengan lebih dari 90 organisasi cek fakta independen di seluruh dunia.

"Cek fakta akan dilanjutkan sehubungan dengan konten yang tetap tersedia di Kanada," tulis induk Facebook itu.

Sebelumnya, Meta memang telah melakukan uji coba pembatasan konten berita bagi segelintir pengguna di Kanada, sebagai respons atas Undang-Undang Berita Online.

Mengutip The Verge, Minggu (4/6/2023), ABC News melaporkan, uji coba ini diperkirakan bakal berdampak pada satu sampai lima persen pengguna di Facebook dan Instagram di Kanada.

Pengguna platform Meta yang terdampak, tidak akan bisa melihat atau membagikan konten-konten berita di media sosial itu. Baik media berita Kanada maupun internasional, juga akan terkena dampaknya.

"Kami telah mengambil keputusan sulit apabila undang-undang yang cacat ini disahkan, kami harus menghentikan ketersediaan konten berita di Facebook dan Instagram di Kanada," kata President of Global Affairs Meta, Nick Glegg bulan lalu.

Dalam aturan yang dikenal sebagai Bill C-18 itu, platform seperti Meta dan Google harus bernegosiasi dengan penerbit berita Kanada, untuk membayar akses konten.

Mengutip Engadget, Undang-Undang ini dirancang demi mengatasi penurunan tajam pendapatan iklan, yang dialami organisasi berita Kanada selama dua dekade terakhir.

Perusahaan teknologi seperti Google dan Meta pun diminta menegosiasikan rencana reimbursement dengan outlet berita, jika ingin tetap menjalankan konten berita di platform mereka.

Uji coba penarikan konten berita pun dilihat sebagai Pablo Rodriguez, Minister of Heritage, sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima.

"Ketika sebuah perusahaan teknologi besar... meminta kami, 'Jika Anda tidak melakukan ini atau itu, maka saya akan memutuskan hubungan' – itu adalah ancaman," kata Pablo Rodriguez kepada Reuters.

Pada Maret lalu, Rodriguez juga mengatakan, yang diinginkan pemerintah hanyalah supaya Facebook bernegosiasi, untuk mencapai kesepakatan yang adil dengan outlet berita, apabila mendapatkan keuntungan dari hasil karya di sana.

"Ini adalah bagian dari tren yang mengecewakan minggu ini, di mana raksasa teknologi lebih memilih menarik konten berita daripada membayar bagi kontribusinya secara adil," kata Rodriguez.

Meta juga telah memblokir seluruh konten berita di Australia, sebagai tanggapan atas undang-undang serupa.

Namun, pemblokiran dikritik karena implementasi yang kacau, dengan pendekatan terlalu luas sehingga mempengaruhi beberapa organisasi pemerintah dan nirlaba. Ini diklaim oleh whistleblower sebagai taktik negosiasi yang berlebihan.

Meta kemudian membatalkan pemblokiran tersebut setelah undang-undang tersebut diamandemen. Undang-undang itu kemudian disahkan pada bulan yang sama.

Platform terdampak lainnya yaitu Google, juga mengumumkan uji coba pemblokiran serupa pada bulan Februari. Mereka bahkan mengancam akan menghapus tautan ke artikel berita di hasil pencarian Kanada, apabila kebijakan itu disahkan.

Mengutip informasi dari CTV News, Kamis (23/2/2023), Google menyebut pembatasan konten dilakukan sementara dan hanya dirasakan tidak sampai oleh 4 persen pengguna di Kanada.

(Dio/Isk)