Tiga Lembaga Perpanjang Kerjasama Tim Pengendalian Inflasi

Liputan6.com, Jakarta Untuk menjaga inflasi, Bank Indonesia (BI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memperpanjang kerjasama Kelompok Kerja Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pokjanas TPID).

Perpanjangan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Pokjanas TPID oleh Gubernur BI, Agus Martowardojo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa serta Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Menurut Hatta Rajasa, rekam jejak TPID selama ini telah mampu melakukan pengendalian inflasi pada tingkat nasional dan daerah. Oleh karena itu, kerjasama tersebut diperpanjang.

Dia mengaku, peran aktif daerah sangat penting, bukan saja memonitor dan mencatat, tapi juga pengendalian inflasi. "Tim akan memberikan data dan analisis di daerah baik yang bersumber pada distribusi, produksi dan gangguan sistem distribusi serta mekanisme pasar di daerah," jelasnya dalam acara Penandatangan MoU TPID di Kantor BI, Jakarta, Senin (21/4/2014).

Hatta menambahkan, pemerintah daerah dibantu dengan pemerintah pusat dapat melakukan upaya secepat mungkin apabila terjadi gangguan produksi pangan. "Gangguan bukan hanya volatile food tapi juga teknis distribusi sehingga berdampak terhadap kenaikan harga di daerah tertentu," ujarnya.

Dia mengimbau agar TPID dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di daerah. Dengan begitu, pemerintah berharap bisa mencapai target inflasi tahun ini sebesar 4,5% plus minus 1% meski Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang penuh risiko.

"Kebijakan reformasi struktural di sektor industri perlu ditingkatkan sehingga mendorong tercipta industri olahan menggeser industri primer. Sebab kalau tidak, supply site akan kedodoran saat kita ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi tinggi. Jangan hanya kebijakan moneter tapi juga sektor riil," terangnya.

Gubernur BI Agus Martowardojo melanjutkan, sampel kota perhitungan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 82 sampel dari sebelumnya 66 sampel kota di Indonesia.

"Semakin banyak sampel, maka ekonomi di daerah meningkat sehingga bisa berkontribusi secara nasional," jelasnya.

Dari datanya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Harga Konsumen (IHK) menurun. Realisasi inflasi tahun lalu sebesar 8,38% meski terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tinggi.

"Dibanding 2005 dan 2008 yang masing-masing 17% dan 11%, inflasi kita masih lebih baik karena seharusnya naik kalau ada penyesuaian harga BBM. Ini berkat koordinasi yang baik dalam mengendalikan tarif angkutan supaya inflasi terkendali," terang Agus.

Pejabat Sementara Deputi Bidang Koordinator Fiskal dan Moneter Bobby Hamzah Rafinus, menyebut saat ini ada 200 TPID terdiri dari 33 TPID Provinsi dan 167 TPID Kabupaten dan Kota.

"Pada 21 Mei ini kami akan mengadakan rakornas ke-5 TPID untuk menjaga perekonomian daerah dan stabilisasi harga. Acara ini akan dihadiri oleh Gubernur seluruh Indonesia, perwakilan BI dan lainnya," tutur dia.