Tergiur Gaji Tinggi, PNS Pajak Banyak yang Resign

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany mengeluhkan banyak kehilangan pegawainya akibat memutuskan pindah ke perusahaan swasta. Di perusahaan tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pajak ditawari gaji besar.  

"Yang resign (pegawai) yang pintar-pintar karena laku di swasta. Mereka sudah malas sebab remunerasinya rendah," ucap dia usai Rapat Pembahasan RAPBN Perubahan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Kata Fuad, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa karena perusahaan swasta berani menawarkan gaji lebih tinggi sehingga pegawai pajak berbondong-bondong pindah ke perusahaan tersebut.

"Kita nggak bisa larang, karena gajinya di swasta lebih besar, jadi mereka keluar semua," tambahnya.

Dia mengaku, terus berjuang untuk memperoleh tambahan pegawai pajak. Upaya tersebut dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang saat ini tengah loyo akibat kondisi ekonomi global maupun domestik.

"Saya sudah teriak-teriak tambah petugas sejak dua tahun lalu. Karena kalau tambah pegawai sekarang, dampaknya baru akan muncul dua tahun lagi," tutur Fuad.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya telah menerima tambahan PNS pajak sekitar 2.000 orang. Sementara kebutuhan tambahan pegawai sebanyak 10 ribu orang.

"Sekarang harusnya sudah 20 ribu orang, tapi karena baru 2.000 orang, jadi kekurangannya 18 ribu pegawai yang dibutuhkan," cetus dia.  

Fuad mengungkapkan, tekanan penerimaan pajak terjadi hampir di seluruh sektor. Paling dalam terasa di sektor pertambangan. Alasannya, tambah dia, karena larangan ekspor mineral mentah serta belum membaiknya harga komoditas.

"Bahkan kabarnya malah memburuk, jadi penerimaan pajak di sektor tambang jeblok sekali. Termasuk untuk ekspor yang diharapkan membaik tahun ini, tapi buktinya nggak. Padahal penerimaan pajak kita dari dulu ya dari situ," jelasnya.

Dia berharap, penerimaan pajak dipangkas sebesar Rp 49,5 triliun. Kondisi ini sangat realistis melihat revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6% menjadi 5,2%. Diperparah dengan perekonomian beberapa negara yang ikut merosot.

"Pertumbuhan ekonomi China dan India saja turun. Apalagi Amerika Serikat yang belum ketahuan tappering off-nya. Makin gawat tahun ini atau tahun depan, tapi dampaknya 4-6 bulan sebelum itu," pungkas Fuad.(Fik/Ndw)