Curhat Bos Freeport Saat Diminta Sejahterakan Warga Papua

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang operasional tambang PT Freeport Indonesia selama 6 bulan dengan syarat pemberian kontribusi lebih kepada Papua khususnya dan ekonomi Indonesia umumnya. Namun Freeport mengklaim telah banyak memberikan sumbangsih pada negara ini.  

"Ini adalah hari yang sangat berat karena Freeport Indonesia mengapresiasi apa yang sudah diputuskan pemerintah dalam tempo 6 bulan," ucap Presiden Direktur Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Keputusan tersebut, sambungnya, adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan Freeport Indonesia agar dapat memberikan manfaat khususnya terhadap pengelolaan kekayaan alam di Papua kepada bangsa dan negara Indonesia.

"Kami ingin investasi yang jumlahnya nggak sedikit, seperti berkomitmen membangun smelter senilai US$ 2,3 miliar dan US$ 15 miliar untuk proyeksi tambang bawah tanah. Ini menunjukkan komitmen kami untuk memberi nilai tambah untuk negara ini," tegas dia.

Maroef mengklaim, telah mempekerjakan kurang lebih 13 ribu karyawan dan 20 ribu tenaga kontraktor di Freeport Indonesia. Dia pun mengatakan merekrut tenaga ahli asli putra daerah di perusahaan tambang tersebut.

"Kami sudah memberikan manfaat sosial bagi pembangunan wilayah Kabupaten, bekerjasama dengan pemerintah dan berusaha patuh dengan Undang-undang (UU) yang ada di negara ini," tegasnya.

Terkait permintaan pemerintah Indonesia terhadap kontribusi signifikan Freeport bagi Papua dan negara ini, dia mengaku setuju. Menurut Maroef, tak ada kewajiban bagi Freeport Indonesia untuk selalu berkonsultasi dengan induk usaha di AS dalam mengambil keputusan.  

"Tidak keberatan kok, dan nggak ada suatu unit usaha yang bakal meruugi gara-gara ini. Jadi 6 bulan ke depan kami akan menentukan langkah perbaikan," tukas Maroef. (Fik/Ahm)