Ini Masalah yang Bikin Pembangunan Kelistrikan Jalan di Tempat

Menteri ESDM Sudirman Said menginginkan kerja sama kepada semua pihak agar sektor kelistrikan Indonesia bisa maju.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 01 Mar 2015, 18:06 WIB
Diterbitkan 01 Mar 2015, 18:06 WIB
2016, Krisis Listrik Ancam Jawa-Bali
Pertambahan kebutuhan listrik di pulau Jawa yang cukup pesat, tidak dapat diimbangi pembangunan infrastruktur pembangkit oleh PLN. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membeberkan berbagai masalah yang membelit pembangunan infrastruktur di sektor kelistrikan sehingga banyak proyek tak kunjung usai. Masalah yang teridentifikasi mulai dari perizinan hingga kekuatan modal dari kontraktor.

Sudirman bercerita, sejak hari pertama ia mendapat tugas sebagai menteri, dirinya langsung mencoba memetakan berbagai masalah yang membuat elektrifikasi di Indonesia masih rendah. Ia pun menemukan, permasalahan yang menjerat sektor setrum tersebut adalah rendahnya pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik.

Karena rendahnya pembangunan infrastruktur tersebut, program percepatan ketenagalistrikan atau Fast track program (FTP) 10 Ribu Mega Watt (MW) tahap I dan II yang sudah dicanangkan sejak lama tak kunjung mencapai target.

"Itulah keadaan kita, memang 10 ribu MW I dan II mengalami keterlambatan. Oleh sebab itu kami mencoba untuk berbenah," kata Sudirman, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Selatan, Minggu (1/3/2015).

Ia pun menerangkan, yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Indonesia saat ini adalah pengadaan lahan yang terbilang sulit, proses perizinan yang berbelit, masalah keuangan dari kontraktor serta kehandalan dan kemampuan pengembang dalam membangun pembangkit listirk.

"kredibility developer juga menjadi masalah. Ada teman dari PLN dan Direktorat Jenderal Kelistrikan bercerita kepada saya, dari 14 pengembang atau kontraktor pembangkit, hanya ada empat yang memiliki kinerja baik. Itu juga mengalami kerugian ketika listrik ditender karena mereka berlomba mematok harga rendah tanpa berhitung lebih dalam. Jadi meskipun mempunyai nama besar tetap ada masalah," paparnya.

Masalah koordinasi antar lembaga kementerian juga disebut Sudirman ikut menghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan. Saat PLN maupun perusahaan swasta berencana untuk membangun pembangkit listrik, harus dihadapi dengan sulitnya pembebasan lahan dan perizinan. Hal tersebut membuat mereka mundur selangkah demi selangkah.

Untuk itu, Sudirman pun menginginkan kerja sama semua pihak agar sektor kelistrikan bisa maju. Ia menuntut untuk membangun listrik tidak cukup dibebankan pada PLN dan Kementerian ESDM, tetapi kepada semua pihak terkait karena sektor kelistrikan bukan permasalahan sektoral namun merupakan permasalahan negara.

"Kami tidak bisa mengatakan PLN menanggung akibat dari proses penunjukan. Ini terkait banyak stakeholder," pungkasnya. (Pew/Gdn)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya