Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah menggelar roadshow atau pertemuan dengan investor dari seluruh dunia di Amerika Serikat (AS), selama beberapa hari lalu. Dalam agenda penting ini, Indonesia dan India dipuji oleh investor atas kinerja perekonomian kedua negara.
Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengaku, pertemuan pemerintah dengan investor diwarnai sentimen positif. Mereka memuji langkah pemerintah Indonesia dalam memperbaiki perekonomian.
"Kita dan India dianggap The Best Performance Economy di antara negara berkembang lain (emerging market) . Mereka mengapresiasi budget atau fiskal kita karena sudah mereformasi dari subsidi ke infrastruktur," tutur dia di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/3/2015).
Hanya saja, katanya, investor memberikan catatan atau imbauan kepada Indonesia agar tetap waspada dengan penguatan ekonomi AS termasuk kebijakan normalisasi atau penaikan suku bunga acuan The Fed.
"Kita harus berupaya memastikan target revenue tercapai karena mereka liat fiskal atau budget kita secara keseluruhan. Mereka pintar, jangan dianggap bodoh mereka," terangnya.
Terkait penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing (global bond), Bambang menargetkan terselesaikan di paruh pertama 2015. Namun dia tidak ingin membocorkan secara spesifik kapan penerbitan surat utang global tersebut.
Untuk diketahui, utang pemerintah pusat hingga periode Januari 2015 mencapai Rp 2.702,29 triliun atau naik 3,7 persen dibanding posisi bulan sebelumnya Rp 2.604,03 triliun. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 25 persen.
Meskipun cukup besar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menilai bahwa angka tersebut masih lebih kecil jika dibanding dengan negara lain yang mencatatkan rasio utang 100 persen-200 persen dari total PDB masing-masing negara.
"Rasio 25 persen itu masih sangat rendah. Apalagi jika digunakan untuk belanja produktif, jadi tidak masalah. Jangan anggap utang itu jelek karena perusahaan bisa jadi besar karena berutang," tuturnya.
Kata Sofyan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan memprioritaskan penggunaan sebagian besar utang untuk membangun infrastruktur. Seperti diketahui, pemerintah baru ambisius menggarap berbagai proyek infrastruktur dasar seperti irigasi, waduk, bendungan, jalan, sanitasi, dan sebagainya yang jarang dilirik investor swasta domestik maupun asing. "Sebanyak mungkin kami akan gunakan utang untuk infrastruktur, karena itu belanja produktif jadi tidak masalah," ujar Sofyan. (Fik/Gdn)
Investor Puji RI & India di Negara Barack Obama
Utang pemerintah pusat hingga periode Januari 2015 mencapai Rp 2.702,29 triliun.
diperbarui 03 Mar 2015, 19:52 WIBDiterbitkan 03 Mar 2015, 19:52 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI, Jakarta, Kamis (5/2/2015). (Liputan6.com/Andriam M Tunay)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Warga Spanyol Sambut Natal dengan Ikut Lotre Berhadiah Rp46 Triliun, Tradisi Selama 2 Abad
Erupsi Gunung Raung Tak Ganggu Aktivitas Penerbangan di Bandara Banyuwangi
Perayaan Natal 2024, Jajaran Menteri hingga Pj Gubernur Jakarta Kunjungi Katedral
Tanggapi Megawati Soal Hasto Kristiyanto Tersangka, KPK: Murni Penegakan Hukum
Tips Menjadi Moderator yang Baik: Panduan Lengkap untuk Sukses Memimpin Diskusi
AHY Bakal Kembangkan Kawasan Perumahan Baru di Sekitar Stasiun Kereta Cepat Whoosh
Hati-hati Love Scamming, Kenali Ciri-cirinya Agar Tak Jadi Korban
Pentingnya Jaringan Server dan Keamanan Data dalam Dunia Pendidikan
6 Pemasangan Elemen Rumah Tidak Tepat di Tengah Plafon Ini Bikin Geregetan
Waktu Bersama Manchester City Segera Habis, Kevin De Bruyne di Persimpangan Jalan
Alasan UGM Memberikan Penghargaan kepada Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir
Manchester United Dikejar Waktu untuk Rekrut Kembali Pemain yang Pernah Dibuang