ATM Bank BUMN Disatukan, Biaya Administrasi Harus Lebih Murah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan agar ATM bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disatukan. Tujuannya untuk menekan biaya operasional dan akhirnya bisa memangkas suku bunga kredit bank.

Usulan ini langsung didukung Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Asmawi Syam. Menurut Asmawi, rencana tersebut merupakan salah satu langkah mengefisienkan biaya operasional perbankan dari penyediaan ATM.

"Efisienkan biaya teknologi  karena biasanya semua bank punya ATM, Mesin Electronic Data Capture (EDC) dan ini harus disatukan. Kajian ini mensinergikan bank-bank BUMN dulu, disatukan menjadi teknologi bersama," terang dia di Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Terkait potensi pemangkasan bunga jika beban operasional berkurang, Asmawi tidak menjawab secara tegas. Dia hanya mengaku, penyatuan ATM bank pelat merah akan menurunkan biaya operasional yang masuk dalam komponen suku bunga perbankan.

"Dalam komponen bunga bukan cuma cost of fund saja, tapi juga biaya operasional. Jadi ini bisa di-reduce biaya operasionalnya, seperti biaya komunikasi, jaringan dan lainnya," papar Asmawi.

Sementara Ekonom Mandiri Institute, Destry Damayanti menyambut baik rencana Jokowi sebagai upaya efisiensi dan menghindari pemborosan karena investasi pengadaan, perawatan dan biaya operasional ATM cukup besar.

"Ada pengaruh ke anggaran investasinya yang turun. Harus bikin satu ATM, sehingga biayanya bisa berbagi antar bank BUMN," tutur dia.

Namun demikian, Destry menambahkan, ATM bank BUMN yang disatukan dengan ATM Bersama yang sudah ada harus ada perbedaan. Sebab ATM Bersama sudah hadir dengan menggabungkan banyak perbankan.

"Harus ada bedanya, misalnya khusus ATM bank BUMN yang disatukan, biaya administrasinya lebih murah. Mesti ada insentif ke arah sana, kalau tidak ya sama saja dengan ATM Bersama," imbuh Destry. (Fik/Ahm)