Menkeu Sindir Pemerintah Daerah Soal Pengendalian Inflasi

Pemerintah daerah selama ini masih sering mengkambinghitamkan pemerintah pusat soal inflasi.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 06 Mei 2015, 13:52 WIB
Diterbitkan 06 Mei 2015, 13:52 WIB
Bambang Brodjonegoro
Bambang Brodjonegoro (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan ‎menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di akhir bulan ini yang akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jelang penyelenggaraan rakornas tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan acara tersebut menjadi hal yang sangat penting mengingat selama ini partisipasi pemerintah daerah (pemda) dalam pengendalian inflasi masih kurang.

Dikatakan Bambang, pemerintah daerah selama ini masih sering mengkambinghitamkan pemerintah pusat yang seolah-olah bertanggung jawab dalam laju angka inflasi tersebut.

"‎Karena masih ada kesan seolah-olah inflasi itu tugasnya pemerintah pusat. Padahal inflasi itu kan langsung menyentuh kepentingan masyarakat setempat, jadi harusnya pemda harus punya konsen yang sama dengan pemerintah pusat," papar Menkeu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

‎Bambang menambahkan saat ini permasalahan inflasi adalah bagaimana pemerintah darah dan pusat terus berkomunikasi dalam mengendalikan stok bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Mengingat pemerintah pusat diakui Bambang masih memiliki kekurangan dalam menjangkau seluruh daerah di Indonesia, dirinya meminta kepada pemda untuk langsung melakukan eksekusi dalam menjaga kestabilan harga.

Tidak hanya itu, salah satu hal yang harus dikendalikan langsung pemerintah daerah adalah mengendalikan biaya transportasi atau angkutan umum.

"Karena pemerintah pusat tidak bisa masuk ke situ, karena itu wewenang dari pemda, jadi sangat banyak yang bisa dilakukan pemda," tegas Bambang.(Yas/Nrm)


Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya