RI dan Korsel Perdalam Kerja Sama Birokrasi

Pengembangan kerja sama di bidang e-government ini melalui pembentukan dan pengoperasian pusat kerja sama e-government.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 24 Agu 2015, 19:50 WIB
Diterbitkan 24 Agu 2015, 19:50 WIB
Yuddy Chrisnandi
Yuddy Chrisnandi (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rl dan Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri Republik Korea Selatan (MOGAHA) melakukan kerjsama di bidang e-government.

Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk memperdalam dan mengembangkan kerjasama di bidang e-government melalui pembentukan dan pengoperasian Pusat Kerjasama e-government (E-GCC).

"Forum ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembentukan Komite Bersama untuk Kerjasama bidang E-Government dan Reformasi Birokrasi antara Menteri PANRB dengan Menteri MOGAHA Republik Korea, yang ditandatangani di Busan, Korea, 11 Desember 2014," kata Yudi, di kantor Kementerian PanRB, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Menurut Yuddy, MoU tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan, menjajaki bidang kerja sama baru yang memungkinkan, memperluas, memperdalam hubungan bilateral pada bidang tersebut, dan dapat memberi hasil-hasil penting dan bermanfaat untuk mendukung agenda reformasi birokrasi di Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien.

"Salah satu hasil penting dari forum ini adalah penandatanganan MoU untuk kerjasama dalam pembentukan dan pengoperasian E-Governement Cooperation Center (E-GCC), " tutur Yuddy.

Yuddy mengatakan, dengan terbentuknya EGCC, maka kedua negara dapat berbagi pengalaman dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang e-government dan reformasi birokrasi.

EGCC juga memungkinkan kedua belah pihak mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dalam berbagai hal. Misalnya, e-gov Master plan, pertukaran pengalaman dalam peningkatan kapasitas dan konsultasi dalam perumusan kebijakan di bidang e-gov, dan lain-lain yang dapat memberi manfaat bagi kedua negara. (Pew/Ahm)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya