Bank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 Juta

Pinjaman Bank Dunia tersebut untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 01 Jun 2016, 17:45 WIB
Diterbitkan 01 Jun 2016, 17:45 WIB
Bank Dunia Minta Pemerintah Percepat Penyerapan Anggaran
Proyeksi Bank Dunia untuk tahun depan tidak berubah dari proyeksi IEQ Oktober 2015, proyeksi untuk tahun 2016 pertumbuhan tetap 5,3 persen.

Liputan6.com, Jakarta - Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) bagi Indonesia yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan memperluas kesejahteraan di Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

"Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin‎," kata Rodrigo, Rabu (1/6/2016).

Pendanaan senilai US$400 juta mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.


Dibandingkan dengan negara lain di kawasan dan negara berkembang lainnya, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada tahun 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen).

Pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada.  

Karena itu, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16,9 persen dari PDB di tahun 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.

Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

"Penerima manfaat terbesar dari pengumpulan lebih banyak dan pembelanjaan lebih baik adalah rakyat Indonesia - mereka yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan," tambah Rodrigo.

Program Fiscal Reform Development Policy Loan merupakan perangkat pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran yang telah diusulkan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.

Dukungan Bank Dunia terhadap reformasi fiskal di Indonesia merupakan bagian penting dari Kerangka Kemitraan Bank Dunia di Indonesia. Kerangka Kemitraan tersebut berfokus pada prioritas pemerintah yang berpotensi membawa perubahan. Pinjaman ini berpijak di atas reformasi fiskal yang didukung oleh program Bank Dunia lainnya terkait manajemen keuangan publik.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya