Bank Dunia Hibahkan US$ 22 Juta untuk Entaskan Kemiskinan di RI

Liputan6.com, Jakarta - Bank Dunia (World Bank) telah menyetujui bantuan hibah senilai US$ 22 juta atau setara dengan Rp 299,20 miliar kepada Indonesia untuk memperkuat beberapa program pemerintah. Fokusnya pada program pengelolaan hutan tropis, pengentasan kemiskinan dan menekan kerusakan lingkungan.

Badan Pembangunan Internasional Denmark, DANIDA, memberikan kontribusi senilai 40 juta Kroner atau US$ 5 juta ke total hibah yang dibiayai oleh inisiatif global bernama Forest Investment Program (FIP), atau Program Investasi Hutan. Hibah ini ditujukan untuk membantu Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

KPH merupakan salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) karena berpotensi memperkuat tata kelola hutan, memperbaiki penggunaan aset sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan di antara 32 juta rakyat Indonesia yang hidup di sekitar hutan.

KPH berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan Indonesia adalah negara dengan area hutan tropis terbesar ketiga di dunia.

Kepala Perwakian Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves, menyatakan, saat ini implementasi program KPH terhambat oleh peraturan yang tumpang tindih, kapasitas terbatas di beberapa tingkat, kurangnya investasi dan pembiayaan, serta informasi yang tidak konsisten.

Program baru ini bertujuan mendukung KPH dengan memperkuat keahlian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, pemegang izin pengelolaan hutan dan mempererat kemitraan di antara mereka. Tujuan lainnya mengatasi keterbatasan regulasi dan peraturan yang selama ini mempengaruhi kinerja KPH.

"Masyarakat yang hidup dekat hutan sangat bergantung pada kawasan hutan untuk mata pencaharian dan mereka termasuk yang paling miskin di Indonesia. Program Investasi Hutan menawarkan kesempatan untuk memperbaiki penghasilan mereka melalui pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik," ujarnya di Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Selain penguatan keahlian, program ini akan bekerja sama dengan 10 KPH yang diharapkan akan menerapkan pengelolaan hutan dan investasi yang berkelanjutan.

Program tersebut juga akan mendukung pembentukan sistem informasi guna memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran dan belajar dari keberhasilan mereka.

“Implementasi program KPH yang efektif memerlukan sistem pembagian informasi yang kuat. Selain itu juga diperlukan informasi terkait penggunaan lahan dan luas lahan, perizinan, dan juga,“ kata Ekonom Senior Bank Dunia untuk Sumber Daya Alam, Diji Chandrasekharan Behr.

Proyek ini dipersiapkan dengan koordinasi yang baik antara dua proyek FIP lainnya yang didanai IFC (International Finance Corporation), Bank Pembangunan Asia (ADB), serta organisasi multilateral lainnya.