Jokowi Kecewa Pengembang Lebih Pilih Bangun Rumah di Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa kepada para pengembang. Kekecewaan tersebut muncul karena sebagian besar pengembang lebih memilih untuk membangun properti di negara lain sementara di Indonesia sendiri masih kekurangan pasokan perumahan. 

"Jadi pemilik modal di Indonesia justru mau membangun properti di luar negara kita padahal kita masih membutuhkan sekarang ini kayak rumah, rumah menengah bawah itu masih kurang 13 juta rumah," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Namun Jokowi sebenarnya cukup paham mengapa para pengembang lebih memilih untuk membangun properti di luar negeri dibanding dengan di Indonesia. Jokowi pun tidak bisa menyalahkan para pengembang dengan kenyataan tersebut.

Menurut Jokowi, iklim investasi di Indonesia belum cukup baik bagi para pengembang. Terlihat beberapa peraturan soal tanah masih tumpang tindih sehingga menyulitkan para pengembang untuk membangun kawasan properti. Selain itu, proses pengurusan izin-izin di sektor properti juga masih lama.

Oleh karena itu, untuk mendorong para pengembang membangun kawasan properti di Indonesia, Jokowi menjanjikan insentif. "Harus ada sebuah insentif agar kita bisa kompetitif memberikan tambahan sedikit keuntungan pada pengembang sehingga mereka tidak mendirikan properti di Malaysia, Singapura, dan di Vietnam, karena di sana ada insentif-insentif itu," papar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, Jokowi telah membenahi kebijakan terkait dana investasi real estate (DIRE) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk daerah. Hal ini perlu dilakukan agar bisa bersaing dengan negara-negara tetangga.

Jokowi menekankan pentingnya memberikan insentif kepada para pengembang. Dengan demikian, para pengembang mau untuk membangun di Indonesia, bukan di negara lain.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menambahkan Jokowi ingin memangkas BPHTB yang sebesar 5 persen menjadi 1 persen. "Selama ini DIRE orang taruh di Singapura. Kenapa taruh di kita tidak mau? Karena dikenain BPHTB 5 persen. Kalau di Singapura final, cuma 3 persen. Kita mau buat 1 persen," jelas Ahok.

Dia menuturkan, instrumen memangkas BPHTB jadi satu persen dapat menambah pendapatan negara, bukan mengurangi. "Dibilang merugikan, tidak dong, tambahan dong. 5 persen tidak pernah dapat kok. Kalau kita turunin 1 persen, ada instrumen keuangan seperti ini, dapat 1 persen kita keuangan," ujar Ahok.