Kena Potong Anggaran, Menhan Fokus Ganti Alutsista

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pemotongan anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 2,5 triliun dari Rp 104,4 triliun menjadi Rp 101,9 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Pemangkasan anggaran diyakini tidak akan mengganggu kinerja Kemenhan.

"Tadi Bu Menkeu (Sri Mulyani) tidak hadir, jadi tidak ada keputusan dan akhirnya ditunda membahas anggaran tahun depan. Karena keputusan hanya dari beliau, tidak bisa diwakilkan," kata Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Terkait pemotongan anggaran Rp 2,5 triliun di 2017, Ryamizard optimistis tidak akan mengganggu kinerja ‎Kemenhan, khususnya menjalankan program-program prioritasnya untuk bangsa dan negara.

"‎Prioritas kami kesejahteraan, pergantian alutsista (peralatan perang) yang sudah tua, melengkapi misalnya pesawat kurang apa, contohnya bom atau rudal. Jadi tidak ada masalah," ujar dia.

Dia menuturkan, anggaran yang dipotong tersebut bukan untuk program atau kegiatan mendesak. Ryamizard fokus pada kegiatan mencegah terorisme, penanggulangan bencana alam termasuk di daerah perbatasan.

"(Pemotongan anggaran) untuk kegiatan yang tidak mendesak, tapi kalau alat berat mendesak untuk bencana di perbatasan. Untuk perang ke depan belum besar-besaran, apalagi 1-2 tahun tidak ada. Tapi masalah ancaman nyata teroris, bencana alam itu yang didahulukan ," jelas Ryamizard.

Ia mengatakan soal pembelian alutsista tahap II. "Sukhoi ganti, tapi tidak banyak. Kita tentara rakyar, semua yang diperjuangkan untuk rakyat dan kepentingan rakyat harus didahulukan," tutur dia.
‎
Untuk diketahui, Kemenkeu memangkas anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dari Rp 104,4 triliun menjadi Rp 101,9 triliun. Fokus belanja untuk pengadaan alutsista, peralatan perang, pesawat tempur yang menjadi target pelaksanaan 2017.

"‎Mudah-mudahan penajaman saja karena masih ada yang belum optimal. Mereka (Kemenhan) tahu mana (belanja) yang harus dikendalikan," kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Askolani. (Fik/Ahm)