Jatim Bakal Bentuk Satgas untuk Tangani Produk Ilegal

Pemerintah provinsi Jawa Timur mewaspadai pelabuhan kecil yang menjadi celah masuknya produk ilegal.

oleh Dhimas Prasaja diperbarui 17 Nov 2016, 09:05 WIB
Diterbitkan 17 Nov 2016, 09:05 WIB

Liputan6.com, Surabaya - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Saifullah Yusuf menyebut kebijakan bebas visa yang diprogramkan pemerintah tidak hanya berdampak positif tapi juga negatif.

Konsep awal meningkatkan pendapatan melalui kunjungan wisatawan kini justru membuahkan serbuan tenaga asing dan maraknya produk-produk ilegal.

"Ada efek positifnya ada efek negatifnya, sekarang peningkatan pelanggaran ke imigrasian harus diakui meningkat.  Di satu sisi devisa kita bertambah  turis bertambah, sekarang yang perlu diwaspadai dampak negatifnya, seperti masuknya produk ilegal," ungkap Saifullah Yusuf disela pemusnahan produk ilegal, di kantor BBPOM Surabaya, seperti ditulis Kamis (17/11/2016).

Ia menuturkan, ada beberapa celah barang-barang ilegal masuk dengan leluasa termasuk melalui jalur tikus.

"Saya lupa kita punya delapan kalau tidak salah.  Pelabuhan kecil-kecil itu yang kita waspadai," ujar dia.

Gus Ipul sapaan Saifullah Yusuf menekankan tiga kebijakan agar masuknya produk ilegal dapat ditekan, salah satunya masalah regulasi.

"Regulasi ini perlu diperketat, makanan minuman ilegal di Negara kita jika dibandingkan Negara lain kita lebih longgar, jadi sinergi koordinasi dengan pemerintah pusat penting," tutur dia.

Selain itu Gus Ipul juga menekankan sinkronisasi antar lembaga. Selama ini orang nomor dua di Jatim itu menilai belum seirama sehingga sering muncul masalah baru.

"Yang ketiga membangun kesadaran masyarakat itu penting. Selama ini masyarakat belum peka dampak atau efek memanfaatkan produk-produk ilegal," kata Gus Ipul.

Terkait maraknya barang-barang tanpa izin atau selundupan, Gus Ipul mengaku akan membentuk satgas. Namun, bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) lanjutnya yang utama sinergi di daerah lebih ditingkatkan.

"Kita lihat kepentingannya,  yang jelas sekarang MoU dulu. Nanti tindak lanjutnya bisa dengan satgas. Saat ini ada satgas pengendalian impor. Di pusat juga sedang dibangun satgas penyelundupan," ujar dia.  (Dhimas prasaja/Ahm)

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya