Menteri Rini Tunjuk Kepala BPTJ Jadi Komisaris Utama Pelni

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengangkat Bambang Prihartono sebagai Komisaris Utama PT PELNI (Persero). Hal itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PELNI.

Penyerahan Salinan Keputusan Menteri BUMN dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Ahmad Bambang di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Senin (19/2/2018) dengan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi PT PELNI (Persero) serta pejabat dan pegawai Kementerian BUMN.

Dalam sambutannya, Ahmad Bambang menyampaikan PELNI harus mampu bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan usahanya.

"PT PELNI (Persero) diharapkan memunculkan terobosan. Saat ini pengiriman logistik masih banyak yang via darat, perlu inovasi supaya PELNI tidak hanya dikenal sebagai angkutan penumpang, tapi juga angkutan logistik laut,” ujar Ahmad Bambang di Kementerian BUMN.

Sebagai informasi, Bambang Prihartono saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

Tak hanya penunjukan Komisaris Utama PELNI, Rini juga mengangkat Marsudi Syuhud sebagai Komisaris Independen PT Bhandra Gara Reksa (Persero).

Pada acara ini pula, Rini Soemarno mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Wiyardi Saputra sebagai komisaris PT BGR (Persero) yang telah habis masa jabatannya.

Ahmad Bambang berharap dengan diangkatnya komisaris baru PT BGR (Persero) dapat memperkuat jajaran Dewan Komisaris Perseroan untuk mendukung kemajuan perusahaan.

 Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno menunjuk dua staf khusus (stafsus) baru di Kementerian BUMN. Dua staf khusus tersebut, yaitu Parman Nataatmadja sebagai stafsus V dan Judith Jubiliana Navarro Dipodiputro sebagai stafsus V.

Dikutip dari keterangan tertulis Kementerian BUMN, Kamis (15/2/2018) dua staf khusus tersebut diangkat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN yang ditandatangani pada 8 Februari 2018.

Parman bertugas secara khusus menangani pemantauan, evaluasi, serta pelaksanaan kebijakan kontribusi BUMN untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Parman merupakan mantan Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang menjabat selama dua periode dari 2008-2018.

Parman menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1985, selanjutnya menyelesaikan pendidikan International Executive Program di State University of New York, Buffalo, USA pada 1986. Dari kampus yang sama, ia menyelesaikan gelar Master of Business Administration (MBA) pada 1988.

Pria yang pernah mendapatkan anugerah tokoh BUMN di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan dari Menteri BUMN ini memiliki pengalaman yang panjang dalam dunia keuangan, dimulai sejak menjadi Direktur PT Danareksa Finance (1993), Managing Director PT Niaga Leasing (1996), President Director PT Niaga Internasional Factors (1996), Direktur Utama PT Bahana Artha Ventura (2005).

Parman Nataatmadja juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Sementara itu, Judith, sebelumnya memulai karier di bidang media dan jurnalistik pada tahun 1983-1995, dia juga pernah menjadi Pimpinan Redaksi di Daily Executive Economic Digest selama 3 tahun. Tahun 1987, Judith bergabung dengan Standard Chartered Bank. Selanjutnya, dia memulai kariernya di Total E&P Indonesie pada 2007.

Dia juga aktif di berbagai aktivitas sosial pemberdayaan masyarakat di berbagai yayasan pendidikan, kesehatan dan olahraga, lingkungan hidup dan kebudayaan, pemberdayaan ekonomi, dan kebutuhan khusus.

Wanita kelahiran Ceko ini juga memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan. Dia pernah tergabung dalam Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Portugal (PPIP) selama 8 tahun dari tahun 1991, Staf Khusus Menteri Negara Pengelolaan Aparatur Negara di tahun (1992-1994), Staf Khusus Menteri Negara Lingkungan Hidup di tahun (1993-1996), Staf Ahli Pemkab Kutai Kartanegara (2001-2007).

Kemudian, terakhir ia aktif sebagai Koordinator Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua (Pokja Papua) semenjak tahun 2014. Sebagai informasi, Pokja Papua merupakan organisasi yang bertujuan untuk mendorong penyelesaian masalah pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur di Papua.

Menteri Rini menugaskan Judith secara khusus untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan inisiatif strategis BUMN, sinkronisasinya dengan program prioritas pembangunan nasional serta pelaksanaannya. Selain itu, Judith juga bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaan belanja modal (capex) BUMN.

Kedua Staf Khusus ini melengkapi Staf Khusus yang ada sebelumnya, yaitu Sahala Lumban Gaol dan Wianda Pusponegoro sebagai Staf Khusus. Wianda diangkat sebagai Staf Khusus III pada 17 November 2017. (Yas)