Pengamat: Pasar Komoditas Pangan RI Masih Dikuasai Mafia

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi Pertanian, HS Dillon menilai kondisi pasar komoditas pertanian Indonesia masih banyak diintervensi mafia pangan. Hal ini yang membuat impor bahan pangan masih terus berlangsung.

Menurut dia, kartel dan mafia ini cenderung menginginkan adanya impor. Hal tersebut agar mereka mendapatkan keuntungan yang besar.

"Ekonomi pasar kita sudah diintervensi oleh berbagai kepentingan sehingga rakyat dikorbankan. Dalam sektor pertanian banyak yang berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan impor komoditas pangan dan ingin Indonesia tergantung terhadap produk pangan Impor," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/7/2018).

Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih berhati-hati dalam menyambut liberalisasi perdagangan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar bagi komoditas pangan negara lain.

“Termasuk di sektor pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Potensi pangan lokal kita perlu dikembangkan dengan melihat spesifikasi wilayah,” kata dia.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Darmansyah mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan pangan. Sebab, potensi pangan lokal di Indonesia khususnya di Riau sangat besar seperti sagu, umbi-umbian, produk hortikuktura dan peternakan.

“Kami berharap diversifikasi pangan terus dikampanyekan sehingga kita tidak tergantung pada produk impor seperti gandum dan aneka buah impor,” ungkap dia.

Berdasarkan hasil penelitian IPB, ada 5 rumpun sagu yang cukup untuk pemenuhan karbohidrat satu keluarga selama setahun. Potensi sagu di Riau sangat besar dan belum optimal termanfaatkan.

“Bahkan yang memanfaatkan tepung sagu negara tetangga seperti Jepang dan China dimana beberapa tahun terkahir riau mengekspor tepung sagu ke dua negara tersebut,” sebut Darmansyah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengungkapkan capaian kebijakan pertanian selama empat tahun cukup menggembirakan.

Dari data BPS, produksi pertanian 2017 senilai Rp 1.344 triliun naik Rp 350 triliun dari 2013. Sedangkan nilai ekspor 2017 Rp 441 triliun, naik 24 persen dari 2016 yang hanya Rp 355 triliun.‎

“Selain ekspor, investasi pertanian 2017 sebesar Rp 45,90 triliun, atau naik 14 persen per tahun dari tahun 2013 hingga 2017," tandas dia.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan kerusakan lahan dan penggunaan pupuk serta pestisida yang tidak bijak menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia.

Phd Senior Expatriate Tech-Cooperation Aspac FAO Ratno Soetjiptadie mengatakan, sekitar 69 persen tanah Indonesia dikategorikan rusak parah lantaran penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

Selain itu, ketahanan pangan (food securities) Indonesia pada periode 2015-2080 juga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Akibatnya, masalah banjir, kekeringan, serangan hama, selalu dijadikan kambing hitam dari gagal pangan.

“Kita belum punya perencanaan. Kalau butuhnya 1 juta ton, mustinya produksi 1,5 juta ton sehingga ada stok 0,5 juta ton. Kita belum sampai ke sana," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Sementara itu, minimnya ilmu pengetahuan, membuat petani dalam negeri tidak dapat mengukur kadar Ph tanah atau obat-obatan apa saja yang tidak boleh digunakan. Hal ini diperparah juga dengan ketidakmampuan petani dalam memilih benih unggul.

Dia mencontohkan, petani di Karawang memberikan pupuk pada tanaman padi hingga 1 ton dengan harapan akan meningkatkan produksinya. “Akibatnya biaya produksi beras di Indonesia cukup tinggi, dan salah satu kontribusinya dari pembelian pupuk,” kata dia.

Menurut Ratno, biaya produksi beras di Indonesia saat ini sebesar Rp 5.900 per kilogram (kg). Angka tersebut lebih tinggi ketimbang biaya produksi di negara lain seperti Vietnam yang sebesar Rp 2.300 per kg, Australia Rp 1.800 per kg dan Amerika Serikat Rp 900 per kg.

“Ditakutkan jika tidak terobosan, Indonesia akan tetap impor beras. Sementara sekitar 40 juta petani padi di Indonesia itu menghidupi penduduk 240 juta jiwa, itu riskan. Apabila petani merugi, maka akan beralih profesi. Sehingga siapa yang akan menanam padi," kata dia.