77 Organisasi Dunia Bahas Reformasi Agraria di Kasepuhan Banten

Liputan6.com, Lebak - Sebanyak 77 organisasi pembangunan internasional, badan PBB, lembaga pemerintah, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil dari 21 negara akan kunjungi desa adat Kasepuhan Karang di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten.

Para delegasi itu akan belajar mengenai pertanahan, reformasi agraria, pembangunan perdesaan, masyarakat adat, perempuan, nelayan, HAM dan perubahan iklim.

Nantinya, semua itu akan dibawa ke sebuah forum diskusi Global Land Forum (GLF) yang akan digelar di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat (Jabar) pada 22-27 September 2018.

"Para delegasi ini akan saling belajar dan berbagi pengalaman, serta mencari solusi mengenai hak atas tanah salah satunya di Kasepuhan Karang," kata Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak, Kamis (6/9/2018).

Dalam pertemuan GLF ke 8 ini, sebelumya pernah berlangsung di berbagai negara, yakni di Roma-Italia (2003), Santa Cruz-Bolivia (2005), Entebbe-Uganda (2007), Kathmandu-Nepal (2009), Tirana-Albania (2011), Antigua-Guatemala (2013), dan terkahir di Dakkar-Senegal (2015).

Tak hanya Kabupaten Lebak, perwakilan dari 21 negara itu pun akan mendatangi Tanjung Karang di Jawa Barat, Pulau Pari di Kepulauan Seribu dan Maros di Sulawesi Selatan.

"Kami sedang siapkan pelayanan infrastruktur, petugas kesehatan, keamanan, peta lokasi wisata, produk UKM, hasil pertanian dan ketahanan pangan, kesenian dan budaya dan lainnya," ujar dia.

Perwakilan dari berbagai organisasi dunia itu akan tinggal bersama masyarakat di rumah warga. Mereka akan hidup layaknya kehidupan warga di desa Kasepuhan Muncang, sebuah desa adat di Banten Kidul.

"Tema-tema yang dibahas dalam GLF selalu memperdalam masalah di tingkat global yang dihadapi. Solusi yang ditawarkan komunitas global sekaligus memberi ruang alternatif atas jawaban-jawaban yang telah tersedia," kata Wahyubinatara, perwakilan Rimbawan Muda Indonesia (RMI), sebagai pelaksana kunjungan peserta GLF 2018 ke Kasepuhan Karang.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan Pemerintah bakal terus mengawal pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang telah dicanangkan.

Hal ini merupakan bagian dari hasil rapat yang dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Progres masih sesuai target. Enggak dipercepat. Kami mengkontrol lebih ketat di bagian sertifikasi biar jangan sampai meleset. Lebih ke sana termasuk perhutanan sosial," ujar dia ketika ditemui, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 31 Mei 2018.

Dengan demikian, kata dia, pelaksanaan program tersebut jangan sampai meleset dari target yang telah ditetapkan.

Rapat juga membahas kemajuan sertifikasi lahan masyarakat. Mantan Panglima TNI ini mengatakan sejauh ini perkembangan sertifikasi lahan masyarakat cukup bagus, meskipun dia tidak menjabarkan lebih rinci perkembangan terakhir jumlah sertifikasi yang telah diterbitkan.

"Mengawal agar jangan sampai meleset. Untuk sertifikasi tanah yang punya masyarakat sudah cukup bagus," ujar dia.

Pemerintah pusat juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan lancar. Selain itu, untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan program di lapangan.

"Kita rencana akan mengundang para gubernur untuk membicarakan bagaimana operasionalisasi reforma agraria itu ke bawahnya sampai di mana," tutur dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini: