Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Kementerian PUPR Telah Rehabilitasi Sungai Kritis Sepanjang 30 Km

Memasuki musim hujan, Kepala Balai tidak boleh meninggalkan wilayah tugas tanpa seizin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 07 Nov 2018, 11:31 WIB

Diterbitkan 07 Nov 2018, 11:31 WIB

Pekerja Dinas Sumber Daya Air saat menyelesaikan pembangunan turap di Kali Duri, Jakarta, Kamis (25/10). Pembangunan turap bertujuan memperlebar aliran dan mengantisipasi terjadinya banjir di kala musim penghujan. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Untuk mengantisipasi risiko banjir saat musim hujan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh Kepala Balai atau Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk senantiasa siaga.

Basuki mengatakan, kesiagaan personel dan peralatan diperlukan agar penanganan darurat ketika terjadi bencana dapat direspons dengan cepat.

"Memasuki musim hujan, Kepala Balai agar tidak meninggalkan wilayah tugasnya tanpa seizin Menteri," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (7/11/2018).

Selain itu, Kementerian PUPR telah menyiagakan Posko Siaga di 34 Balai atau Balai Besar Wilayah Sungai dan 1 Posko Pusat.

Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi, menambahkan seluruh Balai Besar atau Balai telah melakukan penelusuran terhadap sungai-sungai utama sepanjang 54,217 km. Hasil penelusuran tersebut diketahui sepanjang 42,11 Km dalam kondisi kritis.

"Dari hasil tersebut kemudian telah ditangani dengan pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan sepanjang 30 km," jelas dia.

Bencana banjir juga kerap mengakibatkan jalan cepat berlubang, tanah longsor. hingga jalan atau jembatan putus akibat debit air yang deras.

Oleh karenanya, Balai atau Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional bersiaga menyiapkan personel dan alat berat di lapangan, seperti excavator, buldozer dan material.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pembangunan Bendungan Pengendalian Banjir

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Danang Baskoro saat memberikan luas Bendungan Leuwikeris, Rabu, (17/10/2018)

Pembangunan 65 bendungan salah satunya bertujuan untuk mengendalikan banjir. Dari 49 bendungan baru, dua bendungan khusus dibangun untuk mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya, yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Jawa Barat.

Menteri Basuki menyatakan, masih banyak Daerah Aliran Sungai (DAS) yang belum mempunyai bendungan, sehingga masih terdapat potensi dan risiko banjir ketika terjadi curah hujan tinggi.

"Tanpa ada penampungan air, kita tidak bisa mengatur debit air. Sebagai contoh di Kota Manado pernah terjadi banjir besar, salah satunya karena belum ada bendungan. Karenanya kita sedang bangun Bendungan Kuwil Kawangkoan," kata dia.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan delapan bendungan akan selesai secara bertahap. "Bendungan tersebut meliputi Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur (NTT), Mila di Nusa Tenggara Barat (NTB), Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Sei Gong di Batam, Sindang Heula di Banten, Passaloreng di Sulawesi Selatan, serta Bendungan Kuningan di Jawa Barat," ujar Basuki.

Sementara Dirjen SDA Hari Suprayogi menyampaikan, dari delapan bendungan tersebut masih ada dua bendungan yang mengalami kendala sosial yakni pembebasan lahan pada Bendungan Passaloreng di Sulawesi Selatan dan Bendungan Kuningan di Jawa Barat.

"Kalau konstruksinya bisa selesai tahun ini, tetapi tidak hanya konstruksinya namun juga harus bisa dilakukan penggenangan (impounding). Walaupun demikian, kami terus mengupayakan percepatan penyelesaian lahan agar kedua bendungan itu dapat segera diresmikan," tutur dia.

Lanjutkan Membaca ↓